Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
Sedangkan yang kepemilikan lebih kecil dari 25% bisa juga bebas PPh asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia dalam waktu tertentu.
Baca Juga: Tiga RUU omnibus law resmi masuk Prolegnas 2020
Begitu juga dengan WP orang pribadi yang normalnya terkena tarif PPh dividen 10%, maupun WP Badan dan orang pribadi asal luar negeri bisa dibebaskan dari PPh asal menginvestasikan kembali dividen di dalam negeri.
“Prinsipnya relaksasi ini akan mengorbankan penerimaan pajak, potential lost akan terjadi. Apalagi relaksasi PPh dividen kemungkinan akan banyak disenangi oleh banyak orang,” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Selasa (7/1).
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, bila substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah dijalankan dapat mendorong peningkatan investasi.
Skemanya, bila investasi meningkat akan menciptakan banyak basis pajak baru sebagai sumber penerimaan pajak, yaitu PPh Badan, PPh Pasal 21 dan pot/put lainnya, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Baca Juga: HIPMI : Omnibus Law perlu perhatikan dua UU demi investasi
Di sisi lain, Omnibus Law Perpajakan juga mempunyai sejumlah pasal yang bisa menambah penerimaan pajak, misalnya dengan merangkul potensi ekonomi digital.
Mewajibkan setiap perusahaan digital yang mendapatkan manfaat ekonomi dari Indonesia harus membayar PPN. Sayangnya, belum menghitung potensi penerimaan dari ekonomi digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
