Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara mengenai usulan Ombudsman RI tentang syarat wajib tanam bawang putih bagi importir.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan, cukup banyak yang memilih untuk tidak melaksanakan wajib tanam pasca mendapatkan persetujuan impor tersebut dan lebih memilih untuk mendirikan perusahaan baru dalam pengajuan persetujuan impor bawang putih tahun berikutnya. Sehingga target produksi bawang putih dalam negeri belum meningkat.
Ombudsman RI menyatakan, wajib tanam perlu dievaluasi dan dialihkan program yang lain. Misalnya program CSR perusahaan dengan membagikan pupuk gratis kepada para petani bawang putih lokal atau kepada lembaga riset untuk melakukan riset pengembangan benih bawang putih lokal.
Baca Juga: Kementan Blokir Ratusan Importir Bawang Putih
Amran mengatakan, keberhasilan dari program wajib tanam yang menjadi syarat dalam rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih tidak mudah dicapai.
"Sukses itu tidak mudah seperti food estate. Pertanian itu tidak bisa instan. Masih ingat tidak dulu banyak yang mengatakan almost impossible bisa swasembada. Swasembada kan 2017, 2018, 2020," kata Amran ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (17/1).
Ia menolak jika syarat kewajiban tanam bawang putih bagi importir dihapus lantaran dinilai belum maksimal tercapai.
"Kalau saya yang baik-baik dilanjutkan. Apa yang tidak baik wajib tanam?" ujarnya.
Adapun mengenai usulan dari Ombudsman tersebut Amran mengatakan akan dilakukan koordinasi untuk melihat dimana permasalahan yang ada pada wajib tanam tersebut.
"Kita nanti koordinasi dengan Ombudsman dimana masalahnya supaya sempurna. Saya tanya bagus enggak niat awal kementan wajib tanam 5%?," imbuhnya.
Baca Juga: Mentan Amran Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman soal Pungli RIPH Bawang Putih
Selain dinilai gagal, Ombudsman mendapatkan informasi bahwa ada modus pendirian perusahaan baru oleh pemain lama, daripada melakukan wajib tanam. Hal tersebut lantaran biaya mendirikan perusahaan baru lebih murah daripada melaksanakan wajib tanam.
“Wajib tanam sudah berlaku sejak 2017. Tapi lihat perlembangannya dari tahun ke tahun rata-rata jumlah produksi bawang putih 40.000 ton-45.000 ton. Data ini menunjukkan bahwa program wajib tanam gagal dalam meningkatkan produksi bawang putih,” tegas Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
