Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi utang pemerintah sampai dengan Oktober 2019 mencapai Rp 4.756,13 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,87%.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, utang pemerintah terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.984,6 triliun dan pinjaman sebesar Rp 771,54 triliun.
Baca Juga: Pemerintah menggelar lelang SUN hari ini, seri benchmark akan diburu
Penerbitan SBN terbagi menjadi penerbitan SBN Domestik dengan nilai mencapai 2.923,6 triliun dan penerbitan SBN Valas senilai 1.060,9 triliun per akhir Oktober lalu.
Sementara, utang pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,38 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 764,16 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari pinjaman bilateral Rp305,56 triliun, pinjaman multilateral Rp 420,91 triliun, dan pinjaman bank komersial Rp 37,6 triliun.
Adapun Kemenkeu menjelaskan bahwa kontribusi utang pemerintah terbesar berasal dari penerbitan SBN domestik sejalan dengan upaya pemerintah melakukan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi sumber pembiayaan.
“Kita akan tetap mengelola pembiayaan secara strategis dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan APBN secara keseluruhan,” tutur Suahasil, Senin (18/11).
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tantangan dalam mengelola APBN masih besar di tengah perlambatan dan dinamika ekonomi global. Perlambatan ekonomi berdampak pada perubahan komposisi penerimaan dan belanja negara sehingga berimbas pula pada komposisi pembiayaan.
Baca Juga: Hingga Oktober, realisasi pembiayaan anggaran capai Rp 373,4 triliun
“Namun, pemerintah optimistis mampu menangani kondisi menantang ini. Masih ada elemen-elemen perekonomian dalam negeri yang memiliki ketahanan yang diharapkan mampu menetralisasi sentimen negatif global dan menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir,” tutur Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
