OECD: Mesin Pajak Penghasilan RI Mulai Melemah, Konsumsi Jadi Andalan Penerimaan

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Struktur penerimaan pajak Indonesia masih bertumpu pada pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Namun, laju pertumbuhan pajak penghasilan mulai kehilangan tenaga, sementara penerimaan pajak properti masih stagnan meski nilai aset terus meningkat.

Laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan penerimaan pajak penghasilan, laba, dan keuntungan modal hanya naik tipis dari Rp 1.061,24 triliun pada 2023 menjadi Rp 1.061,94 triliun pada 2024.

Kenaikannya hanya sekitar Rp 700 miliar atau 0,07% secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut jauh tertinggal dibandingkan total penerimaan pajak Indonesia yang meningkat sekitar Rp 103 triliun menjadi Rp 2.620,67 triliun pada 2024.

Perlambatan itu dipicu penurunan penerimaan pajak penghasilan badan yang turun dari Rp 829,66 triliun menjadi Rp 818,30 triliun atau berkurang Rp 11,36 triliun.

Sebaliknya, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih tumbuh dari Rp 231,59 triliun menjadi Rp 243,64 triliun, naik sekitar Rp 12,05 triliun.

Meski pertumbuhannya melambat, pajak penghasilan masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dengan kontribusi sekitar 40,5% dari total penerimaan pajak pada 2024.

Namun, untuk pertama kalinya penerimaan pajak atas barang dan jasa melampaui pajak penghasilan.

OECD mencatat penerimaan pajak konsumsi mencapai Rp 1.128,67 triliun atau sekitar 43% dari total penerimaan pajak, lebih tinggi dibandingkan pajak penghasilan sebesar Rp 1.061,94 triliun.

Kondisi ini menunjukkan tambahan penerimaan pajak pada 2024 lebih banyak ditopang oleh aktivitas konsumsi masyarakat dibandingkan laba perusahaan maupun penghasilan.

Secara keseluruhan, sekitar 83% penerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada dua sumber utama tersebut, sementara kontribusi pajak atas properti maupun kekayaan masih sangat terbatas.

OECD mencatat penerimaan pajak properti hanya mencapai Rp 39,29 triliun pada 2024 atau sekitar 1,5% dari total penerimaan pajak.

Nilai tersebut bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 39,97 triliun dan masih berada di bawah capaian 2010 sebesar Rp 40,54 triliun.

Artinya, selama sekitar 15 tahun terakhir penerimaan pajak properti cenderung stagnan di kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun, meski harga tanah dan properti di berbagai daerah terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Hampir seluruh penerimaan pajak properti berasal dari pajak berulang atas kepemilikan properti sebesar Rp 32,49 triliun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 6,80 triliun.

Di sisi lain, OECD mencatat Indonesia belum memperoleh penerimaan dari pajak atas kekayaan bersih (net wealth tax), pajak warisan (inheritance tax), maupun pajak hadiah (gift tax). Seluruh kategori tersebut tercatat nihil sepanjang periode 2000–2024.

Data tersebut menunjukkan struktur perpajakan Indonesia masih memiliki ruang untuk memperluas basis penerimaan di luar pajak konsumsi dan pajak penghasilan.

Di sejumlah negara, pajak atas kekayaan, warisan, maupun aset menjadi salah satu instrumen untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News