kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Nielsen: Ada penurunan daya beli kelas menengah


Kamis, 02 November 2017 / 22:41 WIB
Nielsen: Ada penurunan daya beli kelas menengah


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Survei yang dilakukan oleh The Nielsen Company Indonesia (Nielsen) menyatakan bahwa ada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.

Hal ini terlihat dari hingga September tahun ini, sektor fast moving consumer good (FMCG) mengalami perlambatan pertumbuhan dimana growth hanya mencapai 2.7% sedangkan rata-rata pertumbuhan normal tahunan mencapai 11%.

Perlambatan ini disebabkan oleh mid low class sebagai pemegang porsi yang besar mengalami perlambatan karena menurunnya THP, kenaikan harga utility sehingga berdampak pada pengurangan konsumsi, menahan pembelian impulsif produk dan downsizing.

Upper class masih menunggu situasi dimana mereka hanya bertindak ‘wait and see’, namun ada indikasi dimana pengeluaran di lifestyle cenderung terus bertumbuh.” tulis riset tersebut yang dikutip KONTAN, Kamis (2/11).

Adapun riset ini menyatakan bahwa perlambatan pertumbuhan FMCG di tahun ini bukan semata-mata dipengaruhi langsung oleh bertumbuhnya e-commerce di Indonesia. Pasalnya, untuk core products FMCG Ecommerce hanya mencapai kurang lebih 1% dibandingkan dengan penjualan offline secara total.

Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta mengatakan, dunia usaha selalu mempercayai apa yang Nielsen lakukan. “Begitulah faktanya di lapangan. Pemerintah lah yang paling tahu mau di kemanakan arah ekonomi kita. Kami ikuti saja, ” katanya kepada KONTAN.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan masalah daya beli ini memang bukan karena shifting ke online tapi daya beli masyarakat terutama menengah bawah memang menurun tajam

“Ini masalah serius. Pemerintah harus akui ada problem daya beli baru kemudian luncurkan paket kebijakan untuk pulihkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang,” jelasnya.

Kebijakan penguatan daya beli ini, lanjut Bhima, bukan sekedar parsial tapi harus lintas sektoral. Misalnya, data program padat karya yang serap 200 orang per desa perlu diintegrasikan dengan penerima PKH. “Jadi yang terima PKH dengan usia produktif prioritas ikut program padat karya,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×