/2026/02/23/392306560.jpg "Ekonom Sarankan Pemerintah Efisiensi Anggaran MBG Ketimbang Kerek Defisit Fiskal")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta untuk tidak memperlebar defisit anggaran di tengah potensi tekanan fiskal APBN akibat lonjakan harga minyak dunia. Ketimbang menambah defisit, pemerintah dinilai lebih tepat melakukan efisiensi pada sejumlah program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ekonom Senior INDEF, Didin S. Damanhuri, menilai disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia tidak terganggu.
Menurut Didin, pemerintah sebaiknya mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.
Baca Juga: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Disidik, Polisi Diburu Ungkap Dalang
“Alih-alih melonggarkan defisit melalui Perppu yang berisiko memperberat beban utang, pemerintah disarankan melakukan penajaman efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan dengan melibatkan UMKM dan koperasi desa,” ujarnya, dikutip Minggu (15/3/2026).
Salah satu program yang dinilai perlu ditingkatkan efisiensinya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Didin menilai program tersebut tetap penting, namun pengelolaannya perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Ia menyarankan agar implementasi MBG melibatkan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi desa sehingga selain meningkatkan efisiensi anggaran, program tersebut juga dapat memperkuat ekonomi lokal.
Didin menambahkan, penguatan tata kelola anggaran dan optimalisasi program pembangunan akan membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%.
Selain itu, langkah tersebut juga dapat membantu mendorong pemerataan pendapatan di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
