Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan, proses penyidikan kasus tersangka perkara dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan tersangka Neneng Tri Wahyuni akan segera ditingkatkan pada tahap ke dua. Penyidik KPK dikatakan telah melengkapi proses penyidikan.
Peningkatan proses tahap penyidikan tersebut memakan waktu satu sampai dua pekan. Setelah berkas penyidikan dinyatakan P21, KPK baru dapat melakukan penuntutan atas perkara Neneng.
"Tersangka Neneng pada hari Rabu ini sedang menjalani proses pemeriksaan untuk kelengkapan berkas. Tidak lama lagi, sekitar satu sampai dua pekan mendatang tahap penyidikan (Neneng Tri Wahyuni) akan ditingkatkan pada tahap ke dua kalau sudah P21,"ujar Johan di KPK, Jakarta, Rabu (5/9).
Sebelumnya, Neneng telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangkit tenaga surya (PLTS) di Kemenakertrans pada 14 Agustus 2011. Sebelum sempat diperiksa KPK sebagai tersangka, Neneng, istri mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun, sempat buron. Neneng akhirnya berhasil ditangkap pada 13 Juni 2012.
Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Neneng dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hukuman maksimalnya 20 tahun penjara.
Kasus yang menjerat Neneng ini merupakan pengembangan kasus korupsi PLTS dengan terdakwa pejabat Kemenakertrans, Timas Ginting. Adapun Timas divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 27 Februari lalu.
Dia dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta koorporasi dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp 8,9 miliar itu. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah PT Alfindo Nuratama yang mendapat Rp 2,7 miliar.
Menurut jaksa, PT Alfindo hanyalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh PT Anugerah Nusantara (Grup Permai) milik Nazaruddin dan Neneng. PT Alfindo dipinjam benderanya oleh Marisi Martondang (Direktur Administrasi Grup Permai) untuk digunakan Mindo Rosalina Manulang (pemasaran Grup Permai) atas sepengetahuan Nazaruddin dan Neneng.
Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo menyubkontrakan pengerjaan proyek PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp 5,29 miliar. Sementara pembayaran yang diterima PT Alfindo dari Kemennakertrans mencapai lebih dari Rp 8 miliar. Selisih nilai proyek dengan nilai penyubkontrakan ke PT Sundaya senilai Rp 2,7 miliar itu kemudian dianggap sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Neneng diduga berperan dalam proses subkontrak proyek ke PT Sundaya Indonesia. (Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
