/2026/06/09/630604273.jpg "Mundurnya Perry Warjiyo Dinilai Ungkap Kegagalan Transmisi Kebijakan Moneter BI")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mundurnya Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan di bank sentral. Momentum ini juga dianggap sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas kerangka transmisi kebijakan moneter yang selama ini diterapkan.
Peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia, Hizkia Yosias Polimpung, menilai perdebatan seharusnya tidak berhenti pada isu independensi BI atau aspek politik pergantian gubernur.
"Selama Perry memimpin, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja?" ujar Hizkia dalam pernyataannya, Selasa (28/7).
Menurut Hizkia, kelompok kelas menengah urban justru menjadi pihak yang paling tertekan. Kelompok ini menopang sekitar 81% konsumsi rumah tangga dan berkontribusi sekitar 55% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menjelaskan, dari sisi moneter, kenaikan suku bunga acuan BI Rate berdampak langsung pada meningkatnya cicilan kredit, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, hingga layanan buy now pay later (BNPL). Sementara itu, pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sepadan.
Di sisi lain, kebijakan fiskal melalui berbagai program bantuan sosial lebih banyak menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, kelas menengah dinilai berada di posisi yang sulit karena tidak termasuk penerima bantuan, namun juga menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Hizkia menilai kondisi tersebut tercermin dalam sejumlah indikator ekonomi. Ia menyebut lebih dari 9 juta masyarakat keluar dari kelompok kelas menengah sepanjang 2019 hingga 2023. Selain itu, saldo tabungan masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta turun sekitar 40% dalam lima tahun terakhir.
Pada saat yang sama, porsi pengeluaran pangan kelas menengah meningkat dari 36,6% menjadi 41,3%. Menurut Hizkia, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan daya beli yang terselubung.
Baca Juga: Perry Warjiyo Mundur, Ini Proses Penunjukan Gubernur Baru Bank Indonesia
Ia berpendapat persoalan utama bukan terletak pada sosok gubernur BI, melainkan pada asumsi dasar dalam transmisi kebijakan moneter yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
Sebagai contoh, BI telah menyalurkan likuiditas sebesar Rp424,7 triliun melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan harapan dana tersebut mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, kredit UMKM hanya tumbuh 0,60% secara tahunan. Angka tersebut jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 12,6%, sementara kredit usaha kecil bahkan masih mengalami kontraksi.
"Yang melonjak justru kredit ke BUMN sebesar 30% dan dana yang parkir di SRBI kini mencapai Rp957 triliun, dengan sekitar 70% dimiliki perbankan. Likuiditas tersedia, tetapi tersaring sebelum sampai kepada kelas menengah," kata Hizkia.
Karena itu, Hizkia menilai pergantian Gubernur BI baru akan memberikan dampak apabila diikuti perubahan cara pandang dalam merumuskan kebijakan moneter.
Menurutnya, apabila pengganti Perry Warjiyo masih menggunakan pendekatan yang sama, seperti inflation targeting, kurva Phillips, dan pendekatan market-first, maka tekanan terhadap kelas menengah berpotensi terus berlanjut.
"Pertanyaannya bukan siapa penggantinya, tetapi apakah ia berani mempertanyakan asumsi yang selama ini digunakan," tutup Hizkia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
