Moody's Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Begini Respons Kemenkeu

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Afirmasi ini merupakan hasil akhir dari proses asesmen Moody’s setelah rangkaian kunjungan ke Jakarta pada 27–29 Januari 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi asesmen Moody’s yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

"Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi dan menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola dengan baik. Berbagai upaya debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha terus dilakukan," tulis Kemenkeu dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta stabilitas pasar keuangan. Sinergi fiskal dan Danantara akan dioptimalkan.

Dengan komitmen dan konsistensi kebijakan, pemerintah optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat. Indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat sejak Semester II 2025 dengan berbagai indikator yang membaik.

Hal ini juga dikonfirmasi dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 sebesar 5,39% yang melebihi ekspektasi pasar.

"Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang makin baik, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat, dan investasi yang meningkat di berbagai sektor sebagai indikator makin kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia," kata Kemenkeu.

Adapun, dalam proses penilaian tersebut, Moody’s melakukan diskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Moody’s menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama dalam profil kredit negara. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia diperkirakan stabil dalam jangka menengah, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta struktur demografi yang mendukung.

Selain itu, beban utang pemerintah dinilai tetap terkendali berkat kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Inflasi yang terjaga dalam sasaran turut memperkuat stabilitas domestik, sementara kapabilitas institusional Indonesia dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, diakui sebagai salah satu kekuatan utama.

Moody’s juga mencermati upaya pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagai prasyarat menuju negara maju.

Menurut Moody’s, agenda pertumbuhan tinggi tersebut kini menemukan momentum, seiring fokus pemerintah melakukan perubahan fundamental dalam pengelolaan perekonomian.

Pengelolaan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan dan akselerasi pertumbuhan dinilai mendapat tambahan energi dengan hadirnya Danantara sebagai engine of growth baru.

Danantara berperan dalam pengelolaan aset dan investasi strategis guna meningkatkan produktivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks investasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berperan sebagai katalis pencipta ekosistem ekonomi yang sehat.

APBN dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja yang langsung menyasar rakyat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, ketahanan pangan, Program Perumahan Rakyat, serta penguatan layanan publik.

Meski demikian, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah dinamika perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.

Moody’s juga menyoroti perlunya memperkuat basis penerimaan negara guna mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.