/2018/01/29/307165136.jpg "Moody's Sebut Pembentukan Danantara Menimbulkan Ketidakpastian Sumber Pendanaan")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Moody’s dalam pernyataan resminya pada 5 Februari 2026 menjelaskan, perubahan outlook ini didorong sejumlah hal.
Salah satunya menurut Moody’s adalah efek dari pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund baru. Moody’s juga menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi.
Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% PDB nominal 2025, Danantara dinilai berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara jika tidak dikelola dengan koordinasi dan tata kelola yang kuat.
Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Sulit Ditebak, Moody’s Pangkas Outlook Indonesia
Kewenangan Danantara dalam menentukan kebijakan dividen BUMN, termasuk bank-bank pelat merah dapat menekan kesehatan keuangan BUMN. Meski demikian, Moody’s berasumsi seiring waktu akan ada kejelasan lebih lanjut terkait kerangka kelembagaan dan operasional Danantara.
Pada riset yang sama, Moody’s justru mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, baik untuk mata uang lokal maupun asing.
Moody’s beralasan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di kisaran 5% dalam jangka menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3% dari PDB akan menjadi penopang rating. Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga diperkirakan tetap lebih rendah dibandingkan median negara berperingkat Baa lainnya, meski lemahnya basis penerimaan negara masih menjadi kendala struktural utama.
Moody’s juga mempertahankan bond ceiling Indonesia, dengan batas obligasi mata uang lokal di A1 dan mata uang asing di A3, mencerminkan risiko politik yang moderat, ketidakseimbangan eksternal yang masih terkendali, serta peran pemerintah yang besar dalam perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
