Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,44 triliun untuk program padat karya yang diselenggarakan di empat Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Keempat K/L yang mendapat alokasi anggaran untuk program padat karya tunai ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Juga: Pemerintah siapkan Rp 42,07 triliun untuk dukung BUMN terdampak pandemi covid-19
Program padat karya ini diadakan untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan, akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Corona (Covid-19).
"Bahkan sebelum adanya PSBB, sudah banyak pekerja sektor informal itu pulang ke desa. Nah ini juga untuk menolong mereka tetap bisa bekerja di pedesaan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers daring, Kamis (4/6).
Selain itu, program padat karya ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan. Adapun prioritas utama dari program padat karya ini diberikan kepada keluarga miskin.
Baca Juga: Ini strategi Kementan hadapi masalah pangan saat new normal
Secara terperinci, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 11,2 triliun untuk berbagai kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat.
Misalnya seperti operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pamsimas atau SPAM perdesaan padat karya, sanimas atau sanitasi perdesaan padat karya, tempat pengolahan sampah (TPS) reduce reuse recycle, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, kota tanpa kumuh, serta peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya.
Selanjutnya, Kemenhub mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 6 triliun untuk berbagai kegiatan yang pekerjaannya bersifat pekerjaan konstruksi yang diserahkan kepada kontraktor agar dilakukan secara padat karya.
Baca Juga: Masuki era new normal, pemerintah siap beri stimulus pemulihan sektor manufaktur
Kemudian, Kementerian KKP mendapatkan dana sebesar Rp 300 miliar untuk kegiatan berupa pengelolaan irigasi tambak atau kolam, penanaman mangrove, minapadi, dan integrasi lahan penggaraman.
Terakhir, Kementan mendapat alokasi dana sebesar Rp 1,21 triliun untuk kegiatan berupa pengelolaan air irigasi pertanian, optimasi lahan dan konservasi, padat karya pilot percontohan, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Sekolah Lapang Petani, serta perlindungan tanaman pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
