Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkap, pihaknya berharap wacana adanya penurunan anggaran dana desa di tahun depan menjadi Rp 68 triliun tak terealisasi.
Pasalnya Abdul Halim mengatakan, sepanjang 2015 - 2020 dana desa sudah banyak digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas masyarakat dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Desa juga terus bergerak merevitalisasi kekayaan desa menggali potensi desa serta melestarikan warisan budaya desa.
"Di semua Kementerian tahun 2021 ini mengalami refocusing sampai empat kali. Tapi untuk dana desa baru di 2022 ada wacana. Mudah-mudahan lontaran wacana itu nanti tidak muncul benar dan tetap kembali pada paling tidak masih Rp 72 triliun," ungkap Abdul Halim dalam Webinar yang disiarkan Fitra TV, Selasa (7/9).
Lebih lanjut, sejak Maret 2020 Indonesia dilanda pandemi yang berdampak langsung pada ekonomi warga termasuk juga masyarakat di pedesaan. Di lingkup Kementerian selama 2021 sendiri terjadi empat kali refocusing anggaran.
Baca Juga: Wacana penurunan Dana Desa di 2022 diharapkan tak berimbas pada pembangunan desa
Dimana dana desa sendiri baru diwacanakan terjadi penurunan di 2022. Namun, Abdul Halim menegaskan bahwa wacana tersebut kini masih dalam pembahasan di DPR.
"Yang perlu saya berikan penegasan adalah ini masih dalam pembahasan di DPR kita terus memohon kepada para pihak yang berkompeten untuk memutuskan ini agar bisa semaksimal mungkin dana desa tetap pada posisi Rp 72 triliun," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Halim menyampaikan terdapat target dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia 0% warga miskin esktrem pada 2024. Dengan adanya target tersebut pihaknya mengusulkan strategi pendekatan pada level mikro atau desa untuk menuju Indonesia bebas kemiskinan ekstrem.
"Yang kita usulkan yaitu strategi level desa atau mikro, karena kalo masalah kemiskinan dari level mikro bisa tertangani karena by name by address satu nama satu alamat. Di Kemendesa PDTT kita ada by named by address ini penting supaya jelas siapa dan bagaimana dan seperti apa treatment yang dibutuhkan," imbuhnya.
Baca Juga: Bisnis agen laku pandai bank BUMN semakin berkembang
Tahap awal Presiden menggariskan terdapat 7 Provinsi dengan 35 Kabupaten sasaran yaitu di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketujuh provinsi tersebut akan menjadi pilot project target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada 2024.
"Sekarang sudah kita siapkan data-data detailnya yang dimiliki oleh Kemedesa itu agar nantinya langkah-langkah yang di bawah koordinasi Pak Wakil Presiden ini bisa efektif, dengan demikian apa yang menjadi harapan Pak Presiden di tahun 2024 Indonesia 0% warga miskin ekstrem," ungkapnya
Dengan program tersebut otomatis akan ada potensi dana lainnya yang akan bergulir ke desa selain dana desa. Jika wacana penurunan dana desa terjadi, maka masih ada potensi anggaran bagi pembangunan desa dari program Indonesia bebas kemiskinan ekstrem 2024.
Namun, Abdul Halim tetap berharap agar wacana penurunan dana desa tak benar-benar terjadi di tahun depan. Meksi simulasi jika terjadi penurunan kini telah disiapkan pihaknya.
"Terkait dengan simulasi kalau misalnya turun sampe Rp 68 triliun itu ada, tapi saya belum bisa sampaikan itu gimana. Cuma harapan kami tetap Rp 72 triliun," tegasnya.
Selanjutnya: Bantuan PKH cair September, cek penerima di laman cekbansos.kemensos.go.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
