Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Dana Desa tahun 2022 diwacanakan akan terkontraksi menjadi Rp 68 triliun dari sebelumnya Rp 72 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, memang terjadi perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terutama dana desa. Namun dengan adanya penurunan dana desa tahun depan tak menghalangi desa untuk tetap meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
Secara mendasar pembangunan desa tak hanya bergantung pada anggaran dana desa. Yustinus menyebut masih terdapat skema lain yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa.
"Jangan terpaku pada dana desa tapi hubungan-hubungan lain yang lebih kuat baik dengan skema ada DAK, DID, DAU, yang penting tidak tumpang tindih tetapi konvergen saling memperkuat," jelas Yustinus dalam Webinar yang disiarkan Fitra TV, Selasa (7/9).
Baca Juga: Bisnis agen laku pandai bank BUMN semakin berkembang
Wacana penurunan dana desa mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Dimana selain terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di tahun depan, juga terdapat beberapa indikator lainnya.
"Ada beberapa hal sekarang dilakukan, upaya terus peningkatan kualitas kebijakan dana desa di 2022 supaya tata kelola lebih kuat APB desa lebih baik dengan pendekatan sistem termasuk sinkronisasi kebijakan dengan penggunaan dana desa ini," imbuhnya.
Meski demikian Kementerian Keuangan dapat memastikan bahwa target SDGs desa akan terus didorong agar tercapai tepat waktu.
Pemerintah pusat juga mendorong adanya prioritas dari dana desa untuk memperbaiki kelembagaan dan manajemen Bumdes. Dimana Bumdes akan jadi buffer penting bagi perekonomian desa.
"Program pendampingan Bumdes akan terus dilanjutkan oleh kementerian keuangan dengan harapan ini akan menjadi sarana transformasi bagi desa," jelasnya.
Baca Juga: Cek penerima bantuan PKH di laman cekbansos.kemensos.go.id, cair bulan ini!
Pada dasarnya penurunan dana desa terjadi karena tahun depan pemerintah kasih mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Serta berkaca pada penyerapan dana desa semester satu ini dinilai masih belum optimal.
Adapun penyaluran dana desa sampai semester satu tahun anggaran 2021 masih lebih rendah atau -32,25% dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.
Meski demikian hingga saat ini RAPBN masih terus berproses, artinya masih akan terbuka mengenai masukan terhadap alokasi dana desa tahun depan.
"Ini masih terbuka diskusi, kita akan bahas. Pada intinya pusat-daerah terus mendukung desa supaya semakin maju semakin mandiri dan sejahtera," ungkapnya.
Selanjutnya: Bantuan PKH cair September, cek penerima di laman cekbansos.kemensos.go.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
