Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti regulasi global terkait investasi di pasar karbon yang belum cukup adil.
Menurutnya, harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk dari negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
Bahlil mengungkapkan ini dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Selasa (23/5) waktu setempat. Sesi ini membahas soal apa yang diperlukan dalam pembiayaan pasar karbon (carbon market financing) untuk mempercepat transisi ke ekonomi tanpa emisi yang ramah lingkungan.
Bahli khawatir, ketika regulasi ini tidak mampu dimediasi dan mitigasi secara baik, tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan.
"Dan negara berkembang belum punya cukup modal untuk melakukan investasi hal ini. Karena itu, kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi,” kata Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Tidak Akan Ekspor Energi Baru Terbarukan ke Negara Manapun
Bahlil menegaskan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowii) saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era zero emission pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Bahlil mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
“Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka,” janji Bahlil.
Bahlil menjelaskan, salah satu fokus pemerintah Indonesia saat ini yaitu mewujudkan ekosistem industri hilirisasi dalam rangka mendorong investasi hijau di Indonesia, salah satunya ekosistem industri baterai listrik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan rekomendasi dari global. Tidak lagi menebang dan saat ini sedang diberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit.
Kata Bahli, pada saat Indonesia melarang ekspor sawit, dunia berteriak. Ketika Indonesia menyetop ekspor batubara, dunia juga teriak.
"Jadi saya katakan tidak ada standarnya. Jadi kalai kita mau, ayo duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Seluruh dunia sudah merdeka, tidak bisa lagi ada menyatakan dia lebih hebat dari negara lain. Karena ini persoalan dunia,” ujar Bahlil.
Adapun, WEF Annual Meeting merupakan pertemuan tahunan yang diadakan di Davos, Swiss dengan mengundang tokoh dunia dari berbagai negara dan beragam industri untuk berdiskusi Bersama menetapkan inisiatif dalam penyelesaian isu-isu global. WEF 2022 ini merupakan yang pertama diselenggarakan kembali sejak pandemi COVID-19 dengan mengangkat tema "Working Together, Restoring Trust.”
Baca Juga: Pemerintah Akan Kenakan Pajak Eskpor Tinggi untuk Komoditas Mentah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
