Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menjelaskan hasil pertemuan antara Forum Rektor dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (3/10).
Nasir mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan para rektor dengan Jokowi terkait pembahasan sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU).
Baca Juga: Menristekdikti menargetkan pada 2024 jumlah startup di Indonesia bisa capai 4.900
"Dalam forum rektor tadi, para rektor menyerahkan surat pernyataan komitmen terhadap suasana yang ada pada saat sekarang, yaitu bagaimana semua pihak, termasuk pemerintah, untuk bisa melakukan, menahan diri semuanya. Untuk tidak melakukan ujaran kebencian, terhadap agitatif, bahkan ke anarkis itu jangan sampai terjadi," ujar Nasir seusai pembukaan Pameran Inovasi, Inovator Indonesia Expo (I3E) di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Nasir mengklaim para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor sepakat untuk tidak menyikapi pembahasan rancangan undang-undang dengan aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan.
Ia mengatakan pernyataan itu telah dituangkan dalam surat resmi kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengaku mendampingi perwakilan Forum Rektor menyampaikan surat tersebut ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pagi tadi (3/10).
Para rektor juga sepakat untuk mendukung seluruh pembahasan produk Undang-undang (UU) dengan mengedepankan dialog atau proses dengar publik terhadap RUU.
Baca Juga: Mahasiswa hanya bersedia bertemu Jokowi di tempat terbuka
Ia mengatakan jika para rektor mendukung seluruh pembahasan produk undang-undang yang ada. Mereka juga menginginkan ke depan ada proses sosialisasi ke publik oleh para perancang UU.
"Unjuk rasa itu hak individu, tapi kami mengajak mahasiswa untuk kembali ke kampus, untuk diskusi, bukan melalui unjuk rasa," kata Nasir.
Pertemuan Forum Rektor dengan Menristekdikti dan Presiden Jokowi merupakan respon atas gelombang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan daerah lain yang terjadi pada 23 - 24 September lalu. Aksi demonstrasi kali ini, para mahasiswa mengusung tema #ReformasiDikorupsi.
Ada tujuh point tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS.
Lalu, mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA yang baru sahkan. Kemudian mendesak pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT.
Baca Juga: Menristek: Ada sanksi berat bagi rektor yang menggerakkan mahasiswa untuk berdemo
Kedua, mahasiswa menuntut pembatalan pimpinan KPK periode 2019-2023 pilihan DPR. Ketiga, menolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil. Kemudian keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua.
Poin kelima, mereka juga meminta penghentian kriminalisasi aktivis. Keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya.
Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
