Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menampik tudingan jika relaksasi daftar negatif investasi (DNI) tanpa melalui proses sosialisasi. Sekaligus menjawab pernyataan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
"Sudah disosialisasikan cuma minta penjelasan tambahan," ungkap Airlangga usai rapat terkait DNI di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/11).
Dalam rapat, menurutnya tidak akan ada perubahan terkait relaksasi DNI. Pertemuan tersebut hanya fokus pada sosialisasi stakeholder pengusaha.
Menurutnya, masukan dari para pengusaha juga sudah diterima pemerintah pada sosialisasi sebelumnya.
Sebelumnya, Rosan Roeslani, Ketua umum Kadin mengaku, tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan revisi DNI. Padahal terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tax holiday, pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan.
"DHE tidak masalah, karena sebelum diluncurkan pertemuan ada minimum 5-6 kali dengan kami, Gubernur BI, dan Menteri Keuangan. Jadi saya tahu intens termasuk tax holiday, yang DNI kami tidak diajak ngomong ya ini jadinya," jelasnya.
Senada, Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani juga mengaku belum pernah diajak pemerintah mendiskusikan relaksasi DNI. Padahal, ujung dari kebijakan ini adalah pelaku industri.
"Hipmi tidak pernah diajak duduk bareng dalam konteks melindungi UMKM-Koperasi dalam konteks paket kebijakan ekonomi XVI. Ini kan buat pengusaha, stakeholder ada di kita," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
