Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membangun integrated data center atau pusat data nasional pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap, pusat data pemerintah ini bisa diintegrasikan di 2023.
"Kita harapkan di tahun 2020 ini bisa kita lakukan konsolidasi aplikasi dan data standardisasi, pelelangan proyek, ketersediaan lahan dan pembiayaan. Pada 2023 integrasi data center pemerintah bisa dilakukan," ujat Johnny, Jumat (28/2).
Baca Juga: Potensi besar, kontribusi pinjaman P2P lending di Kupang baru 0,13%
Pembentukan pusat data pemerintah yang terintegrasi penting mengingat banyaknya pusat data masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Berdasarkan data Kominfo, ada 2.700 pusat data dan ruang server pemerintah. Menurut dia, sebagian besar pusat data tersebut tidak memenuhi standar.
Lebih lanjut, Johnny menyebut mengintegrasikan data pemerintah tidak mudah mengingat pada 2018 saja kapasitasnya mencapai 36 petabyte. Dalam 6 tahun, akan meningkat menjadi 82 petabyte, dan 15 tahun ke depan meningkat menjadi 140 petabyte.
Baca Juga: Kominfo targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi rampung tahun 2020
"Jadi besar sekali untuk kepentingan pusat data pemerintah," tambah Johnny.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyinggung soal banyaknya pusat data yang dimiliki oleh pemerintah. Menurutnya, bila dari 630 instansi pemerintah terdapat 2.700 pusat data, maka rata-rata terdapat 4 pusat data di tiap instansi. Sementara, utilisasinya masih kecil.
Baca Juga: Microsoft, Amazon, Google ingin masuk, Jokowi bakal buat regulasi pusat data
"Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
