Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri untuk menyusun regulasi terkait pusat data sebagai landasan pengembangkan pusat data di Indonesia.
Regulasi ini turut mengatur tentang investasi asing yang ingin mengembangkan pusat data di Indonesia. Menurut Jokowi, melihat daya tarik dan potensi Indonesia yang besar, banyak perusahaan asing, seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, hingga Google yang ingin masuk dan mengembangkan pusat data di Indonesia.
Baca Juga: Saham Microsoft jatuh 4% setelah peringatkan bisnisnya rentan terdampak virus corona
“Karena itu saya selalu menekankan agar kita jangan hanya jadi penonton. Siapkan regulasinya, aturan mainnya termasuk yang mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas pengembangan pusat data nasional, Jumat (28/2).
Meski sudah banyak investir asing yang tertarik mengembangkan pusat data di Indonesia, Jokowi juga ingin investasi tersebut memberikan nilai tambah. Nilai tambah yang diinginkan seperti adanya pelatihan digital talent, pengembangan pusat riset hingga kerja sama dengan pemain di dalam negeri, juga berbagi pengetahuan dan teknologi.
Dia berharap, pemain dalam negeri pun turut muncul dalam pengembangan pusat data, baik itu dari sisi BUMN hingga swasta yang bergerak di bidang pusat data.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pengembangan pusat data ini harus dibarengi dengan aturan terkait perlindungan data pribadi juga keamanan data. Menurutnya, hal ini penting untuk mejaga kedaulatan data Indonesia.
Seperti yang diketahui pemerintah sudah mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Jokowi berharap, regulasi ini menjadi jalan keluar atas banyaknya aturan terkait data pribadi.
Jokowi menambahkan pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi penting dilakukan. Pasalnya, berdasarkan survei Kominfo di 2018, terdapat 2.700 pusat data dari 630 instansi pusat dan pemerintah. Menurutnya, ini menunjukkan rata-rata terdapat 4 pusat data di instansi pemerintah. Padahal utilisasinya hanya 30% dari kapasitas.
“Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi krena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini ke depan harus kita hindari dan kita kembangkan pusat data dan kita harapkan utilitasnya menjadi maksimal,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Negara-negara ini menyatakan serius berinvestasi ke ibukota baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
