Reporter: Choirun Nisa | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - Salah satu masalah investasi di Indonesia yang kini masih terjadi adalah adanya aturan pemerintah daerah (pemda) yang menghambat investasi. Hal ini diakui Kepala BKPM Indonesia Thomas Trikasih Lembong.
"Ada lima hambatan, salah satunya izin pertanahan yang biasanya lama pembangunan karena izin dari pemda," ujar Thomas di Jakarta, Senin (4/9).
Untuk mengatasi hal ini, Thomas mengatakan ia sempat mendapatkan saran menarik dari Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Ia menyatakan, saran tersebut sangat bagus dan ia pun setuju untuk dilaksanakan. Namun Thom masih merahasiakannya dan akan mengumumkannya nanti.
"Yang pasti daerah tidak boleh mengeluarkan aturan yg menentang kebijakan nasional termasuk Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Pemerintah (PP). Tunggu saja strateginya. Yang pasti akan kreatif dan inovatif," ujarnya.
Thomas menjelaskan, ada lima hambatan investasi selama ini. Pertama, regulasi yang berubah-ubah dan tidak pasti. Selain itu, beberapa peraturan yang masih tumpang tindih. Kedua, pajak investasi yang dinilai terlalu besar oleh pelaku usaha.
Dalam sidang kabinet Menkeu menjelaskan pemasukan pajak paling besar berasal dari pajak penghasilan usaha atau korporasi yang mencapai hampir 70%. Ini banyak dari sektor industri.
"Jadi, wajar jika industri kita kurang berkembang karena beban pajaknya saja sudah besar. Makanya sektor pajak perlu diperlebar sehingga beban industri bisa berkurang," kata Thomas.
Ketiga, Thomas menjelaskan, urusan perburuhan ketenagakerjaan dan izin tenaga kerja masih menjadi kendala investasi. Keempat, izin pertanahan dan pendirian bangunan dari pemda. Kelima, infrastruktur dan peranan BUMN yang masih dominan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
