MPR Umumkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 / 16:01 WIB

ILUSTRASI. Ketua MPR Ahmad Muzani pada Sidang Tahunan MPR 2026 (Dok/TV Parlemen)

Reporter: Aura Putri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden (wapres) pengganti Wapres ke-14 Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan MPR yang digelar pada hari ini, Jumat (13/11). Adapun rapat dihadiri seluruh fraksi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR.

Muzani bilang, setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/), MPR membahas empat agenda utama terkait proses pengisian jabatan wapres.

Baca Juga: DJP Cairkan Restitusi Rp 7,4 Triliun kepada 125.375 Wajib Pajak UMKM

Salah satunya, MPR akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wapres yang akan diproses lebih lanjut.

"Hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden," ujar Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jumat (13/11/2026).

Setelah Presiden Prabowo menyampaikan dua nama, MPR akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan masing-masing calon.

Untuk proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon wapres.

Selain itu, MPR juga membentuk tim ad hoc yang terdiri dari 36 anggota MPR dan DPD. Tim tersebut dipimpin oleh tiga pimpinan MPR.
Tim ad hoc bertugas merumuskan rancangan ketetapan MPR serta menyiapkan teknis pelaksanaan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.

Muzani menyebutkan, proses pengisian jabatan wapres pengganti wapres Gibran bakal berlanjut setelah Presiden Prabowo menyampaikan dua nama calon kepada MPR untuk diverifikasi sebelum pelaksanaan sidang paripurna.