Kurang Rp 514 Triliun, Begini Strategi DJP Kejar Target Pajak 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan pajak 2026.

Otoritas pajak masih harus mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini agar target yang ditetapkan dalam APBN dapat tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP akan mengerahkan upaya ekstra pada November hingga Desember 2026.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi kontributor utama pajak.

Sektor tersebut meliputi perdagangan (trading), industri pengolahan (manufacturing), jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

Selain itu, DJP juga akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

"Kita akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading, manufacturing, jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan, kemudian juga sektor-sektor ekonomi digital yang mulai berkembang dengan baik," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11).

Menurutnya, pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di sektor digital juga akan terus diperkuat.

Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk memastikan adanya kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan sektor konvensional.

Selain mengoptimalkan sektor usaha, DJP juga mengandalkan sejumlah kebijakan perpajakan yang telah diterbitkan pada September dan Oktober 2026.

Salah satunya adalah program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) yang diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DJP juga melanjutkan implementasi pajak minimum global atau global minimum tax. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS), sekaligus mengurangi persaingan tarif pajak penghasilan badan yang tidak sehat antarnegara.

Di dalam negeri, implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace juga menjadi bagian dari strategi DJP.

Kebijakan ini diharapkan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan sekaligus menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak.

Tak hanya itu, DJP turut mengoptimalkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui mekanisme Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Di sisi pengawasan, Bimo menyebut DJP akan tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa.

Upaya penegakan hukum juga akan dilakukan melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti permulaan, penyidikan, hingga penagihan pajak.

Untuk memperkuat pengawasan, DJP akan memanfaatkan berbagai sumber data yang diperoleh dari institusi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku bisnis, hingga sektor keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan.

Data dari pihak ketiga tersebut akan digunakan untuk menguji informasi perpajakan yang telah dimiliki DJP melalui sistem Coretax.

"Ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," katanya.

Sebagai informasi, hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun atau setara 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Meski belum mencapai target, penerimaan pajak tersebut tumbuh 23,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan capaian tersebut, DJP masih perlu mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun pada November hingga Desember 2026 untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News