Kemenkeu Masih Bimbang Putuskan Kenaikan PTKP di 2027, Ini Alasannya!

Jumat, 13 November 2026 / 16:09 WIB

ILUSTRASI. ?Kemenkeu masih mendalami usulan kenaikan batas PTKP yang diajukan untuk diberlakukan pada 2027. (KONTAN/Panji Indra)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mendalami usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diajukan untuk diberlakukan pada 2027.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir mengatakan, usulan penyesuaian PTKP tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Meski demikian, pemerintah belum memutuskan besaran maupun waktu penerapan kenaikan PTKP.

Saat ini, Kemenkeu masih melakukan kajian secara lebih mendalam untuk menghitung dampak dari perubahan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak tersebut.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah besaran PTKP yang berlaku saat ini. Nilainya mencapai Rp 4,5 juta per bulan atau setara Rp 54 juta dalam setahun.

Menurutnya, batas penghasilan tersebut sebenarnya sudah berada di atas rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada 2026 yang tercatat sebesar Rp 3,522 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah juga membandingkan besaran PTKP Indonesia dengan sejumlah negara lain. Berdasarkan perbandingan tersebut, Hidayat menilai batas penghasilan tidak kena pajak di Indonesia relatif lebih tinggi.

"Pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain kita juga sudah relatif lebih tinggi," katanya.

Dia juga menyebut besaran PTKP saat ini telah mencapai 6,72 kali lipat dari garis kemiskinan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah masih perlu menghitung secara terperinci konsekuensi penyesuaian PTKP, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan penerimaan negara.

"Jadi ini yang terus kita pertimbangkan apakah PTKP ini memang seharusnya di adjust period by period, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," imbuh Hidayat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News