DJP Sudah Cairkan 92,1% Restitusi Pajak Industri Padat Karya

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merealisasikan pencairan restitusi pajak sebesar Rp 4,9 triliun kepada wajib pajak dari sektor industri padat karya hingga akhir Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto  mengatakan, percepatan pencairan restitusi bagi industri padat karya menjadi salah satu prioritas pemerintah. 

Hingga Oktober 2026, realisasi tersebut telah mencapai 92,1% dari total permohonan restitusi yang diajukan sektor tersebut.

Baca Juga: Dukung Ekonomi, Pemerintah Genjot Program Perumahan

Secara keseluruhan, restitusi senilai Rp 4,9 triliun itu telah disalurkan kepada 2.767 wajib pajak industri padat karya.

"Ini sudah 92,1% dari total request industri yang tergolong padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11).

Bimo menjelaskan, laju pencairan restitusi pada September-Oktober 2026 juga mengalami peningkatan. Rata-rata pencairan dalam dua bulan tersebut mencapai Rp 363,27 miliar per bulan.

Angka itu meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata pencairan pada periode Mei-Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp 233,21 miliar per bulan.

Meski sebagian besar permohonan telah direalisasikan, pemerintah masih memiliki sisa restitusi yang perlu dicairkan. 

Bimo menyebutkan, nilai permohonan yang belum terselesaikan mencapai Rp 418 miliar dan akan diproses pada November-Desember 2026.

"Sisa permohonan yang harus dicairkan November-Desember Rp 418 miliar," katanya.

Menurutnya, percepatan restitusi bagi industri padat karya dilakukan untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan. 

Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan keberlangsungan produksi sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pencairan restitusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bimo menegaskan, percepatan pencairan restitusi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengawasan. 

Seluruh permohonan restitusi tetap melalui proses audit berdasarkan manajemen risiko guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Ia berharap percepatan pencairan restitusi tersebut dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi para pelaku usaha.

Baca Juga: PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di COP31

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Restitusi Pajak Mandek, Kontraktor Mulai Kehabisan Napas

Restitusi Pajak Turun Rp125 Triliun, Ini Penjelasan DJP