Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menuju pengujung tahun 2018, ribuan satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah. Hal ini dalam rangka penutupan periode tahun anggaran sekaligus mempertanggungjawabkan anggaran belanja negara tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.
Kementerian Keuangan mengklaim, kinerja pelaksanaan anggaran sepanjang tahun ini berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kemkeu mencatat, ada sekitar 27.000 satuan kerja di seluruh Indonesia yang menyelesaikan pencairan anggaran, Jumat (21/12) lalu. Pengajuan permintaan pembayaran dilakukan kepada 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku senang dengan kemajuan pada sejumlah indikator pelaksanaan anggaran di tahun 2018. Di antaranya, jumlah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) turun signifikan dari sebelumnya tercatat 52.072 revisi di tahun 2017, menjadi hanya 7.245 revisi sepanjang tahun ini hingga September lalu.
"Saya sangat menghargai keseluruhan satker yang fokus menjalankan sesuai perencanaan anggaran. Juga, tidak ada APBN-P tahun ini sehingga satker bisa lebih fokus menjalankan apa yang sudah direncanakan," ujar Sri Mulyani saat melakukan peninjauan lapangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/12).
Turunnya jumlah uang persediaan, menurut Sri Mulyani, turut mencerminkan perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih tertib. Tahun lalu, outstanding uang persediaan sebesar Rp 15,12 triliun. "Tahun ini menurun sekitar separuhnya, yaitu Rp 8,6 triliun," tandas dia.
Indikator lain, kepatuhan satker K/L menyampaikan data kontrak juga meningkat drastis dari sebelumnya hanya 58,15% menjadi 78,04% tahun ini. Penyelesaian tagihan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kontraktual juga makin tertib menjadi 90,16%, dari sebelumnya 86%.
"Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker juga sekarang sudah meningkat dari hanya 61% tahun lalu menjadi 80% per kuartal ketiga 2018," lanjut Sri Mulyani.
Ia berharap, penyederhaan LPJ turut mendorong ketertiban satker untuk melaporkan. Tak hanya di tingkta pusat, tapi juga LPJ anggaran di tingkat daerah (APBD).
Sri Mulyani menyebut, per 21 Desember kemarin, realisasi pencairan anggaran telah mencapai 91,14% dari target Rp 2.220,7 triliun. Ia menargetkan, realisasi belanja di akhir tahun nanti bisa mendekati capaian tahun lalu yakni 95,8% dari target.
Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyampaikan, orientasi pelaksanaan anggaran tahun ini tidak lagi hanya berfokus pada tingkat penyerapan, "Tapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran," ujarnya.
Komunikasi intensif kepada satker, menurut Marwanto, terus dilakukan secara konsisten agar satker terbit menggunakan maupun mengajukan pembayaran sesuai dengan ketetapan rencana anggaran di awal tahun. Dengan begitu, pola pencairan anggaran bisa lebih merata di setiap kuartalnya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang.
Per akhir November, realisasi belanja K/L tercatat mencapai 78,7% dari pagu APBN atau senilai Rp 665,9 triliun. Kemkeu mencatat realisasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Sementara, secara keseluruhan belanja pemerintah pusat mencatat pertumbuhan 16,73% dibandingkan tahun lalu dan telah memenuhi 84,12% dari pagu APBN yakni senilai Rp 1.225,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
