kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.904   26,00   0,16%
  • IDX 7.211   70,15   0,98%
  • KOMPAS100 1.108   13,11   1,20%
  • LQ45 880   13,40   1,55%
  • ISSI 221   1,38   0,63%
  • IDX30 450   7,23   1,63%
  • IDXHIDIV20 541   6,43   1,20%
  • IDX80 127   1,62   1,29%
  • IDXV30 135   0,66   0,50%
  • IDXQ30 149   1,87   1,27%

Menkeu siapkan kriteria pertukaran data pajak


Rabu, 15 Maret 2017 / 21:30 WIB
Menkeu siapkan kriteria pertukaran data pajak


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Meski Perppu keterbukaan data perbankan masih dalam pembahasan, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengatur beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pemberian informasi yang diminta oleh otoritas negara lain.

Perppu disiapkan untuk mendukung berjalannya pertukaran data otomatis untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Menurut Sri Mulyani, dalam Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang diteken pada 3 Maret 2017, pertukaran informasi bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis.

Namun demikian, untuk permintaan informasi dari negara lain, ia menyebutkan, ada beberapa kriteria. Salah satunya, telah dilakukan segala upaya untuk mencari informasi di negara atau yurisdiksi tempat pejabat berwenang meminta informasi, dan informasi yang dimaksud tidak tersedia.

Adapun kriteria lainnya adalah tidak spekulatif dan memiliki hubungan yang jelas dengan dasar permintaan informasi, didasari atas kecurigaan dan dugaan yang memadai, diyakini terdapat di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau di Indonesia.

Selain itu, ia menyebutkan, permintaan tidak mengakibatkan terungkapnya rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, juga tidak berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan, keamanan negara, atau kepentingan nasional.

Sementara soal Perppu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya masih tetap mempersiapkan Perppu keterbukaan data perbankan tersebut.

Ia menegaskan, akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harusnya ke semua nasabah, semua yang ada di teritori Indonesia, artinya, lokal dan asing.

Eventually akses itu harus ada. Tapi kalau Perppu itu spesifik kan untuk mengakomodasi supaya kita bisa lakukan pertukaran data dalam konteks internasional,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (15/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×