Menkeu Purbaya Ungkap Sebagian Proyek Pengelolaan Sampah Akan Dibiayai APBN

Senin, 02 Februari 2026 / 18:34 WIB

ILUSTRASI. Menkeu Purbaya (Dendi Siswanto/Menkeu Purbaya)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian pendanaan proyek pengelolaan sampah nasional pada akhirnya akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk Danantara.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci besaran alokasi anggaran untuk proyek sampah yang dikelola melalui Danantara.

“Kalau yang ke Danantara, saya enggak tahu. Nanti akhirnya ada yang sebagian dibayar oleh APBN,” ujar Purbaya kepada awak media, di Sentul Bogor, Senin (2/2/2026).

Ia mencontohkan proyek pengelolaan sampah di Surabaya yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 miliar. Menurut Purbaya, pembiayaan tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat dan sekaligus mencakup biaya kebersihan.

“Kalau yang saya tahu seperti di Surabaya itu Rp 60 miliar, pemerintah pusat bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan,” katanya.

Purbaya menegaskan, pengeluaran anggaran untuk pengelolaan sampah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari demi menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kota-kota besar dan destinasi wisata.

“Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk menjaga kebersihan lingkungan kota-kota kita, termasuk nanti di Bali,” ujarnya.

Terkait Bali, Purbaya mengungkapkan proyek pengelolaan sampah di Pulau Dewata tersebut sempat tertunda bertahun-tahun akibat perbedaan kepentingan antar pemerintah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada memburuknya kebersihan lingkungan.

“Bali itu sudah bertahun-tahun debat terus, karena antar Pemda-nya berantem, enggak jadi-jadi proyek sampahnya. Akhirnya jadi begitu kotor sekali Bali,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, upaya mediasi antar pemerintah daerah sempat dilakukan agar proyek tersebut bisa berjalan. Saat ini, Purbaya memastikan proyek pengelolaan sampah di Bali sudah mulai dilaksanakan.

“Sekarang (sudah) jalan, karena walaupun mahal, itu untuk Bali sendiri,” tutur dia.