Menkeu Purbaya: Indonesia Tidak Butuh Bantuan Pinjaman dari IMF

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari International Monetary Fund meskipun ketidakpastian ekonomi global masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington, D.C, Selasa (14/6/2026).

Dalam pertemuan itu, IMF menilai kondisi global masih dibayangi ketidakpastian yang cukup besar, terutama akibat konflik geopolitik yang belum menunjukkan arah penyelesaian yang jelas.

Baca Juga: BGN: Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik MBG Demi Jangkau Daerah Terpencil dan Gang

"Bu Kristalina menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa," ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Ia mengatakan sempat menanyakan kepada IMF apakah lembaga tersebut memiliki kebijakan khusus untuk membantu negara-negara menghadapi ketidakpastian global. Namun menurutnya, IMF tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus guna meredam gejolak ekonomi global.

"IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu. Tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan," katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak berada dalam posisi membutuhkan bantuan tersebut. Menurut dia, kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan pemerintah memiliki bantalan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko global.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan, karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu Rp 420 triliun," imbuh Purbaya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak IMF juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia cukup baik di tengah tekanan global. Purbaya mengungkapkan IMF sempat mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu bertahan di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.

Baca Juga: Bea Cukai: Baru 10% Jemaah Haji Manfaatkan Pembebasan Pajak Barang Kiriman

Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan ekonomi sejak akhir tahun lalu sehingga perekonomian nasional memiliki ruang lebih besar untuk menyerap guncangan eksternal.

"Jadi ekonomi kita sudah mengalami kecepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News