Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatra Belum Rampung, Ini Catatan CORE

Rabu, 05 Agustus 2026 / 16:51 WIB

ILUSTRASI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (KONTAN/Hervin Jumar)

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra belum sepenuhnya rampung.

Hingga awal Agustus 2026, pemerintah baru menyalurkan Rp37 triliun dari alokasi Rp39 triliun tahun ini sebagai bagian dari total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028.

Meski sebagian besar anggaran telah dicairkan, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa banjir berulang dan normalisasi sungai yang belum selesai.

Tito menjelaskan, anggaran Rp100,1 triliun tersebut dialokasikan secara bertahap, yakni sekitar Rp39 triliun pada 2026, Rp39 triliun pada 2027, dan sekitar Rp28 triliun pada 2028.

Dari pagu tahun ini, Rp37 triliun telah disalurkan kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk memperbaiki jalan, jembatan, sekolah, sawah, serta berbagai fasilitas umum yang terdampak bencana.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai besarnya realisasi anggaran belum otomatis mencerminkan percepatan pemulihan.

Menurutnya, efektivitas belanja negara seharusnya diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang telah disalurkan.

"Faktanya, di sejumlah wilayah banjir masih berulang, aktivitas ekonomi lokal belum pulih sepenuhnya, dan sedimentasi sungai yang belum tertangani secara optimal masih menghambat produktivitas," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (5/8/2026).

Yusuf mengatakan arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur sudah tepat. Namun, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan aspek mitigasi mengingat normalisasi sungai merupakan pekerjaan jangka panjang.

Menurutnya, alokasi anggaran juga perlu lebih berbasis risiko dan adaptif terhadap perubahan tata guna lahan di kawasan hulu yang terus memicu sedimentasi dan meningkatkan potensi banjir.

Ia menyarankan sisa anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga mencapai Rp100,1 triliun diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan daerah melalui penataan ruang berbasis risiko, penguatan sistem peringatan dini yang terhubung dengan masyarakat, serta pemulihan mata pencaharian lewat program padat karya bagi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM terdampak.

Selain itu, koordinasi antara K/L dan pemerintah daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

"Evaluasi juga sebaiknya tidak hanya mengukur progres fisik, tetapi juga peningkatan ketahanan daerah sehingga belanja negara benar-benar menghasilkan pemulihan yang lebih berkelanjutan," imbuh Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News