Mendagri Minta Mitigasi Bencana Masuk Program Pemda

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah (pemda) perlu memperkuat konsep pembangunan kota berkelanjutan untuk menghadapi meningkatnya risiko bencana akibat persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, tantangan pengelolaan perkotaan ke depan semakin kompleks. Sejumlah persoalan yang harus dihadapi pemerintah daerah antara lain urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga dampak perubahan iklim.

“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat. Ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, ya harus membangun ekosistem,” ujar Bima dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bima, isu lingkungan dan mitigasi bencana sering kembali menjadi perhatian ketika bencana terjadi. Setelah kondisi darurat berlalu, persoalan tersebut berpotensi kembali terpinggirkan dalam agenda pembangunan daerah.

Baca Juga: Komisi IV DPR RI Desak Kemenhut Prioritaskan Anggaran 2027 untuk Mitigasi Bencana

Karena itu, ia mendorong agar mitigasi bencana dan sistem peringatan dini atau early warning system menjadi bagian permanen dari perencanaan dan program pemerintah daerah.

“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga. Upaya early warning system, mitigasi bencana, gempa, banjir, dan sebagainya itu betul-betul melembaga dan menjadi bagian dari program-program pemerintah daerah,” kata dia.

Bima menilai, pembangunan kota berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan kota menghadapi berbagai risiko bencana.

Di sisi lain, Bima mengatakan pemerintah tidak dapat menjalankan agenda kota berkelanjutan seorang diri. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan untuk mempercepat implementasi program keberlanjutan.

Menurutnya, sektor swasta dapat mengambil peran melalui pengembangan ekonomi hijau sekaligus menyediakan alternatif pembiayaan bagi program-program pembangunan berkelanjutan di daerah.

“Ya ini forum (Sustainability 360 Forum 2026) kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” ucap Bima.

Ia menambahkan, pembangunan perkotaan perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan terhadap risiko bencana.

Baca Juga: Temui Warga NTT, Mendagri Siapkan Bantuan Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Rp 70 Juta

“Nah, karena itu pendekatan-pendekatan membangun ekosistem itu salah satunya adalah dengan cara forum-forum seperti ini. Mempertemukan semua stakeholders yang memiliki atensi terhadap kota yang berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta mengatakan, percepatan ekonomi hijau di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal berupa kebijakan, teknologi, sumber daya, dunia usaha hingga talenta muda. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu ekosistem.

"Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda," papar Unggul.

Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar pada 26–27 Agustus 2026 dengan mengusung tema Indonesia's Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi hingga talenta muda untuk mendorong kolaborasi dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau.

"Forum ini hadir sebagai platform kolaborasi nasional untuk mencapai target keberlanjutan 2029 yang penuh tantangan," tutur Unggul.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Efisiensi Anggaran Sebelum Ajukan Tambahan Dana ke Pusat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News