Mendagri Desak Pemda NTT Segera Gunakan BTT Rp200 Miliar

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO. ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendesak pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merealisasikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar untuk penanganan pascagempa. Pasalnya, penyerapan anggaran tersebut masih lambat di sejumlah daerah terdampak.

Bantuan Presiden Prabowo Subianto tersebut dialokasikan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT.

“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (8/9/2026).

Tito menilai percepatan realisasi BTT penting agar tambahan anggaran tersebut segera berubah menjadi bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk warga di wilayah pelosok. Kemendagri pun telah menerbitkan surat edaran yang memberikan panduan penggunaan anggaran dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan 500 Huntap dan Dana Rp 5 Miliar untuk Korban Gempa NTT

“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.

Kemendagri juga telah menerjunkan tim untuk memberikan asistensi kepada Pemda dalam merealisasikan bantuan tersebut. 

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kendala teknis sekaligus memastikan anggaran dapat segera digunakan di lapangan.

Menurut Tito, kondisi infrastruktur dasar di NTT kini relatif pulih. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum telah kembali berfungsi meski masih terdapat sejumlah titik yang dalam penanganan.

Dengan akses yang mulai normal, Tito meminta perhatian penanganan berikutnya diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian.

Pemda juga diminta mempercepat pendataan rumah dan fasilitas umum yang rusak. Data kerusakan tersebut menjadi dasar bagi BNPB dalam menyalurkan bantuan perbaikan setelah kondisi wilayah dinyatakan stabil oleh BMKG.

Baca Juga: Bulog Sudah Salurkan 1,3 Juta Kg Beras untuk Korban Gempa NTT

“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.

Selain anggaran, pemerintah mempercepat pemulihan dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah menerbitkan kembali sekitar 11.000 dokumen kependudukan.

Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah yang hilang. Sementara dengan Polri, Kemendagri berkoordinasi untuk penerbitan ulang SIM, STNK, dan BPKB secara gratis.

Tito menegaskan percepatan penggunaan BTT menjadi penting agar dukungan anggaran pemerintah tidak berhenti pada ketersediaan dana, tetapi segera dirasakan masyarakat yang terdampak gempa.

Baca Juga: Tanggap Darurat Gempa NTT Diperpanjang hingga 12 September 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News