kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Mendagri: Demo 4/11 tak surutkan kebhinekaan


Senin, 07 November 2016 / 15:15 WIB
Mendagri: Demo 4/11 tak surutkan kebhinekaan


Reporter: Teodosius Domina | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Meski Jumat (4/11) lalu terjadi demo besar agar mengusut dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memgklaim di banyak daerah kebhinekaan sudah terjaga. Kedewasaan berdemokrasi pun semakin matang.

Alasannya, sebagian besar masyarakat di bangsa ini sudah tak lagi mempersoalakan masalah etnis, agama, kelompok dan golongan tertentu sebagai pimpinan mereka.

Tjahjo mengatakan, banyak daerah yang dipimpin berasal dari kalangan minoritas. Misalnya di Kalimantan Barat, kata dia meski penduduknya mayoritas muslim, namun gubernurnya malah dari Khatolik, dan dari suku dayak. Begitu juga wakilnya, dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen.

“Sebenarnya untuk tingkat demokrasi, masalah kemajemukan dan kebhinekaan kita sudah selesai,” kata Tjahjo dalam sebuah pernyataan.

Hal tersebut juga terjadi di Kota Solo. Daerah yang mayoritas beragama Islam, namun malah dipimpin oleh seorang walikota dari agama Khatolik. Jadi memang masyarakat memilih pemimpin bukan karena masalah agama, suku atau ras golongan tertentu sekarang-sekarang ini.

“Lihat saja di Papua, banyak daerah-daerah yang malah dipimpin dari orang Jawa, dan lainnya, di luar Papua sendiri,” ujar dia.

Persoalan yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini, Tjahjo mengatakan tidak jadi alasan Gubernur DKI sebelumnya yang saat ini cuti kampanye, Basuki Tjahja Purnama bukan dari orang Betawi asli atau dari golongan Tionghoa dan beragama non muslim. Masalah ini, juga tengah didalami pihak kepolisian.

Sebelumnya, pada Jumat (4/11) lalu terjadi aksi massa menuntut Gubernur nonaktif BKI Basuki Tjahja Purnama mundur dari pencalonan dan segera dipenjarakan pihak penegak hukum. Alasannya, mereka menduga kuat calon gubernur petahana ini melakukan penistaan agama lewat ucapannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×