Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mewajibkan pabrik atau produsen minyak goreng curah untuk melakukan registrasi ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang akan ikut dalam program subsidi minyak goreng curah.
Aturan detail mengenai mekanisme subsidi ini akan dituangkan dalam peraturan menteri perindustrian (Permenperin) yang akan keluar hari Jumat (18/3/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dengan adanya aturan tersebut pabrik minyak goreng diminta untuk mensuplai ke industri minyak curah.
Baca Juga: Respons Airlangga Hartarto Terkait Tudingan Adanya Mafia Minyak Goreng
Selanjutnya, pabrik minyak curah dan distributor yang menyalurkan ke pasar tradisional juga diminta untuk didaftarkan.
"Masing-masing pabrik sudah diminta untuk mendaftarkan distributornya siapa dan dari distributor itu kita juga pastikan pasarnya di mana. Kita ketahui jumlah pasar di Indonesia ada lebih dari 30.000, jadi distribusi dan pasar itu didata dan data semua itu diberikan ke Satgas Pangan. Jadi dikawal oleh Satgas," kata Airlangga dalam Diskusi Minyak Goreng di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (18/3).
Setelahnya subsidi dari selisih harga minyak curah akan dibayar dengan sistem reimburse 2 minggu kemudian. Subsidi akan dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Juga: Masalah Minyak Goreng Masih Berlarut, Ekonom Sarankan Kinerja Tiga Menteri Dievaluasi
"Ini berbasis kepada harga Dumai yang diperlakukan ke dalam waktu 2 minggu, setiap 2 minggu nanti selisihnya baru dibayar. Reimbursement jadi jalan dulu baru subsidi," imbuhnya.
Nantinya setiap 2 minggu akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan aturan terbaru, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp 14.000/liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
