/2026/06/24/1521546085.jpg "MBG Rp 40 T Dipangkas Dinilai Tak Cukup Tekan Defisit APBN, Ada Usul Relokasi ke Guru")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 40 triliun dinilai sejumlah ekonom belum cukup untuk memperbaiki kondisi fiskal secara signifikan. Di tengah pembahasan tersebut, muncul pandangan lain yang menyebut kebutuhan efisiensi justru bisa jauh lebih besar jika tujuan utamanya adalah menjaga defisit APBN tetap berada pada level yang lebih sehat.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan pemerintah perlu memangkas anggaran MBG hingga sekitar Rp 150 triliun apabila ingin menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebar secara berlebihan. Menurut lembaga tersebut, jika program MBG dijalankan penuh dengan cakupan sekitar 80 juta penerima manfaat, defisit APBN berpotensi mencapai 3,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kalau target penerima mencapai 100% atau sekitar 80 juta orang, hitungan kami defisit APBN bisa mencapai 3,34% PDB,” ujar Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda kepada Kontan, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: 4 Calon Manajer Koperasi Merah Putih Wafat Selama Latsarmil, Ini Penjelasan Kemhan
Berdasarkan simulasi CELIOS, dengan kebutuhan anggaran MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 286 triliun untuk pelaksanaan penuh, maka pemerintah perlu melakukan efisiensi sekitar Rp 150 triliun agar defisit tidak menembus level tersebut. Dengan demikian, alokasi anggaran MBG dinilai ideal berada di kisaran Rp 143 triliun.
“Dengan perhitungan anggaran Rp 286 triliun untuk target penuh, maka agar defisit tidak mencapai 3,34% dibutuhkan penghematan sekitar Rp 150 triliun. Jadi anggaran MBG idealnya sekitar Rp 143 triliun,” kata Huda.
Ia menambahkan ruang efisiensi tersebut masih terbuka mengingat pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk soal jumlah penerima manfaat dan mekanisme penyalurannya.
Meski demikian, Huda menilai dana hasil penghematan tidak sebaiknya hanya difokuskan untuk memperbaiki defisit APBN. Menurutnya, sebagian anggaran yang dipangkas lebih baik dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
“Sebaiknya anggaran dipangkas bahkan di bawah angka tersebut dan uang hasil pemangkasannya direalokasikan untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia, termasuk guru honorer,” ujarnya.
Ia juga menilai dampak ekonomi dari belanja MBG relatif terbatas. Menurutnya, kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,06% terhadap PDB, sehingga dianggap tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi dampak dari peningkatan pendapatan guru.
Baca Juga: Pemerintah Tepis Patriot Bond Beri Kekebalan Hukum bagi Investor
“Anggaran MBG setelah dipangkas masih cukup besar, tetapi dampaknya ke ekonomi minim. Dampaknya hanya sekitar 0,06% terhadap PDB. Sedangkan kalau diserahkan kepada guru, multiplier effect-nya bisa lebih baik,” jelas Huda.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi anggaran MBG yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun atau bahkan lebih besar. Usulan efisiensi tersebut disebut berasal dari BGN dan masih akan dibahas lebih lanjut sebelum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia juga sepakat menyebut jika pemangkasan Rp 40 triliun belum akan memberikan dampak besar terhadap perbaikan defisit APBN.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penghematan tersebut secara nominal hanya setara sekitar 0,15% terhadap PDB. Jika seluruhnya benar-benar tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN diperkirakan hanya turun dari target 2,68% menjadi sekitar 2,52% terhadap PDB.
“Kalau seluruh Rp 40 triliun benar-benar menjadi penghematan dan tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN hanya akan turun dari target 2,68% menjadi sekitar 2,52% PDB,” ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (26/6).
Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah angka efisiensi tersebut merupakan penghematan baru atau bagian dari penyesuaian anggaran yang sudah terjadi sebelumnya. Pasalnya, pagu anggaran MBG telah beberapa kali mengalami perubahan, dari sekitar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun setelah dana cadangan tidak dicairkan, serta penyesuaian lain akibat pemblokiran dan realokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan.
“Karena itu, ketika kembali muncul angka pemangkasan Rp 40 triliun, publik berhak mengetahui apakah ini benar-benar penghematan baru atau hanya mengacu pada penyesuaian anggaran yang sebenarnya sudah terjadi,” katanya.
Baca Juga: Jelang 500 Tahun, Jakarta Diprediksi Masih Jadi Penunjang Ekonomi Nasional
Yusuf juga menilai tidak ada angka ideal yang pasti untuk pemangkasan anggaran MBG. Menurutnya, efisiensi seharusnya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, bukan sekadar mengejar target nominal tertentu.
Ia menambahkan ruang pemangkasan anggaran MBG juga relatif terbatas karena program tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan anggaran digunakan secara efisien melalui perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran.
“Yang lebih penting adalah memastikan anggaran digunakan lebih efisien melalui perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran, bukan sekadar mengejar besarnya angka pemotongan,” ujarnya.
Yusuf juga mengingatkan bahwa dampak efisiensi terhadap defisit APBN sangat bergantung pada apakah dana hasil pemangkasan tersebut benar-benar tidak dibelanjakan kembali atau justru dialihkan ke program lain.
“Kalau efisiensi Rp 40 triliun tersebut ternyata hanya direalokasi ke program lain, dampaknya terhadap defisit pada dasarnya netral karena total belanja negara tidak berubah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
