kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.914   3,00   0,02%
  • IDX 6.425   90,72   1,43%
  • KOMPAS100 847   11,90   1,42%
  • LQ45 638   5,81   0,92%
  • ISSI 222   3,82   1,75%
  • IDX30 359   2,24   0,63%
  • IDXHIDIV20 442   0,55   0,12%
  • IDX80 96   1,28   1,34%
  • IDXV30 120   1,11   0,93%
  • IDXQ30 115   0,35   0,31%

Mau disita Bareskrim, Denny ambil hard disk CPU


Rabu, 01 April 2015 / 22:32 WIB
ILUSTRASI. PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakui penurunan harga batu bara dan CPO turut mempengaruhi penjualan alat berat.. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/18/09/2019


Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Bekas ruangan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM digeledah oleh penyidik Bareskrim. Dalam penyidikan ini, disebutkan Kepala Sub Bagian Pers dan Media, Fitriadi Agung Prabowo bahwa penyidik hendak mengambil unit CPU dan hard disk di ruangan Denny.

Namun setelah didapatkan konfirmasi oleh awak media, penyidik akan membawa CPU, namun hard disk yang dicari sudah diambil oleh Denny Indrayana sejak dia kelar menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. "Mau diambil CPU sementara hard disk sudah diambil Denny" kata Fitriadi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (1/4).

Sementara itu, informasi yang didapat dari hasil penggeledahan adalah penyidik menyita beberapa dokumen berkas. "Jadi untuk sementara barang sitaan masih berupa dokumen. Berkas-berkas itu ada banyak" tandas Fitriadi.

Sebelumnya, Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (22/3) setelah polisi mengusut laporan yang dikirimkan oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1). Dalam laporan bernomor LP/166/2015/Bareskrim itu, Denny dituduh melakukan korupsi dalam proyek layanan daring pembuatan paspor Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM.

Penetapan tersangka tersebut diputuskan berdasarkan gelar perkara di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim yang dilaksanakan Minggu (22/3). Dalam kasus ini, penyidik menemukan ada kerugian negara sebesar Rp 32.093.692.000. Kepolisian juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×