Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerangkan berbagai langkah pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Berbagai langkah yang dilakukan adalah intensifikasi, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) serta membangun lumbung pangan masyarakat (LPM).
"Intensifikasi pertanian sebagaimana kita pahami bersama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada," ujar Ma'ruf dalam Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan.
Baca Juga: Dorong ketahanan pangan, Reitech Diversifikasi Agro ekspansi lahan jagung 2.500 ha
Intensifikasi pertanian tersebut dilakukan melalui program Panca Usaha Tani dan program Sapta Usaha Tani. Dia juga menyebut, peningkatan produktivitas pertanian perlu dioptimalkan sebagai solusi bagi lahan pertanian yang sempit.
Sementara itu, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa kampanye diversifikasi pangan perlu dilakukan supaya ketergantungan konsumsi beras berkurang. Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi.
Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air. "Pemenuhan pangan tidak selalu beras, namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah," ujar Ma'ruf.
Baca Juga: Ekonom usulkan skema Banpres Produktif diperluas untuk petani dan nelayan
Tak hanya itu, Ma'ruf juga mengatakan pemerintah akan menambah luas lahan sawah, salah satunya dengan mengembangkan pangan skala luas (food estate). Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah menciptakan ketahanan pangan untuk jangka menengah dan panjang yang memerlukan perencanaan yang baik, kehati-hatian, dan tidak sporadis serta dengan kalkulasi hasil produksi yang nyata.
Supaya pengembangan food estate ini berjalan sesuai harapan, dia juga meminta agar kalangan akademis turut aktif mengawal rencana tersebut. Dia juga memastikan pemerintah tetap konsisten menjaga kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian khususnya pangan.
Menurut Ma'ruf upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan ini dilakukan mengingat adanya proyeksi kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 yang sudah diingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO.
Baca Juga: Ini Kriteria Nasabah yang Dapat Dana PEN dari Bank
Tak hanya itu, dia juga menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia mengingat adanya alih fungsi lahan, wilayah pertanian yang diperkirakan mengalami kemarau lebih kering tahun ini sehingga produksi beras diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan 2018 dan 2019.
"Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal tahun 2021, karena kita belum memasuki musim panen," kata Ma'ruf.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bila ketahanan pangan Indonesia tidak ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan akan berpotensi naik. Sementara pada Maret 2020, jumlah warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
