Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
Associate Professor Nanyang Technological University Prof Sulfikar Amir menilai, argumentasi pemindahan IKN akan menekan ketimpangan antar wilayah menjadi rendah belum terlalu kuat landasannya.
Apalagi, pada saat yang bersamaan infrastruktur industri, institusi keuangan, lembaga pendidikan terbaik yang ada di Indonesia sebagian besar berada di pulau Jawa, khususnya di wilayah Jabodetabek. “Ini yang sebenarnya belum bisa saya terima secara akal sehat karena tidak ada hitungan – hitungan yang pasti mengenai itu,” ujar Sulfikar.
Ia menyebut, pemindahan IKN tidak serta merta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia secara merata. Sebab, pertimbangan investor ke suatu daerah karena didukung adanya sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik.
“Misalnya kalau kita sudah berhasil membuat Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, apakah misalnya Djarum grup mau memindahkan pabriknya ke Kalimantan atau ke Sulawesi dan sebagainya, atau investor lain, apakah mereka mau?,” ujar Sulfikar.
Baca Juga: KSP: Tak Terkait Pemilu 2024, Penunjukan Kepala Otorita IKN Hak Prerogatif Presiden
Selain itu, lanjut Sulfikar, pemindahan Ibu Kota tidak serta merta menyelesaikan permasalahan banjir, kemacetan, maupun yang lingkungan. Sebab, permasalahan tersebut merupakan permasalahan urban yang mesti diselesaikan, tetapi bukan dengan cara melakukan pemindahan Ibu Kota.
“Sebagai seorang akademisi kita harus punya basis yang kuat, rasional dan proses yang partisipatif dan transparan. Karena kita bicara tentang sebuah proyek tidak hanya berskala besar secara finansial, juga berdampak politik dan juga memiliki implikasi sosial bidaya yang luas,” jelas Sulfikar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
