Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Komisi Yudisial (KY) sepakat untuk secara bersama-sama membentuk peraturan mengenai Majelis Kehormatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK). MK dan KY juga sepakat bahwa ketika Majelis Kehormatan terbentuk, maka Dewan Etik bisa saja dihapuskan.
Kesepakatan tersebut didapatkan setelah MK dan KY melakukan pertemuan tertutup di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/11/2013). "Kita juga sudah sepakat, setelah Majelis Kehormatan terbentuk, maka Dewan Etik bisa saja dihapuskan," kata Wakil Ketua MK Arief Hidayat usai pertemuan.
Keduanya khawatir, terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang Majelis Kehormatan dengan Dewan Etik. Namun Arief meyakinkan bahwa Dewan Etik adalah sesuatu yang berbeda dengan Majelis Kehormatan.
"Dewan Etik beda dengan Majelis Kehormatan. Kita bentuk Dewan Etik sehingga bisa menjaga keluhuran martabat dan integritas hakim," ujar dia. (Ihsanuddin/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
