kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Mahendra: Penyederhanaan izin usaha untungkan UKM


Kamis, 24 Oktober 2013 / 17:14 WIB
Mahendra: Penyederhanaan izin usaha untungkan UKM
ILUSTRASI. Periksa Kurs Dollar-Rupiah di Bank Mandiri Hari Ini, Jumat 17 Juni 2022./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/21/12/2021.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, rencana pemerintah mempermudah perizinan pendirian usaha tidak hanya berlaku untuk pendirian usaha besar. Tapi, juga berlaku untuk semua skala usaha, termasuk pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Karena berlaku untuk semua, Mahendra menilai, penyederhanaan perizinan pendirian usaha ini akan menguntungkan bagi pelaku UMKM. Pasalnya, selama ini, pelaku UMKM yang kerap kesulitan mendapat izin usaha lantaran harus memenuhi banyak persyaratan.

"Yang diuntungkan dari penyederhanaan izin usaha adalah pelaku usaha menengah dan kecil. Karena mereka selama ini tidak mempunyai sumber pembiayaan atau pun sumber lain yang cukup besar," ujar Mahendra saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (24/10).

Mahendra menjelaskan, selama ini BKPM tengah membahas elemen-elemen yang berkaitan dengan penyederhanaan langkah-langkah mendirikan suatu perusahaan dan memfasilitasi operasionalisasi perusahaan yang hendak didirikan.

Hal itu bisa mulai dari Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sampai pada akses untuk mendapatkan telepon, listrik dan air. Bahkan, pemerintah juga akan membantu sampai pada pendekatan pembayaran pajak dalam bentuk online.

"Jadi tidak perlu lagi nanti pakai hard copy. Ini mempermudah akses untuk kredit. Nantinya penyederhanaan perizinan pendirian usaha ini lebih kepada bagaimana memfasilitasi suatu perusahaan berdiri dan memulai operasinya," terang Mantan Wakil Menteri Keuangan ini.

Menurut Mahendra pelaksanaan aturan itu nantinya membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×