Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
Sebagai informasi, pimpinan konsorsium yang bisa menerima dana APBN ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan pimpinan konsorsium BUMN yang ditugasi menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam hal ini, PT KAI menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Adapun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pemilik proyek kereta cepat Jakarta Bandung merupakan gabungan dari beberapa BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan juga gabungan perusahaan China dalam perusahaan Beijing Yawan.
Sebagai informasi, 60% saham dari KCIC merupakan milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan Tiongkok. PT KAI sendiri merupakan salah satu perusahaan yang berada di dalam PSBI.
Baca Juga: Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru rampung 80%
Awalnya, proyek PSN Kereta Cepat Jakarta – Bandung diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Us$ 6,07 miliar dengan rincian biaya Engineering, Procurement, and Construction (EPC) sekitar US$ 4,8 miliar dan US$ 1,3 miliar untuk biaya non-EPC.
Pada November 2020, biaya pembangunan PSN Kereta Cepat Jakarta- Bandung membesar menjadi US$ 8,6 miliar. Berdasarkan kajian yang melibatkan konsultan PSBI, biaya proyek itu kembali naik lantaran adanya perubahan biaya dan harga, serta adanya penundaan pembebasan lahan.
Dengan demikian, cost overrun diperkirakan sekitar 3,8 miliar dollar AS hingga 4,9 miliar dollar AS. Oleh karena itu, manajemen PT KCIC yang dibantu konsultan melakukan efisiensi untuk menekan pembengkakan biaya.
Lewat efisiensi estimasi cost overrun menjadi US$ 1,9 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia akan menanggung sebesar Rp4,1 triliun.
Dengan adanya sumber pendanaan Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari APBN melalui PMN diharapkan akan membuka peluang yang lebih besar terkait pengelolaan Kereta Cepat oleh PT Kereta Api Indonesia. KPPIP menyebut pemerintah akan memberikan PMN kepada PT KAI pada tahun anggaran 2022.
Selanjutnya: Soal proyek KCIC didanai APBN, Indef menilai pemerintah tidak konsisten
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
