Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
SIDOARJO. Luberan lumpur Lapindo dari tanggul yang jebol di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/12/2014), semakin sulit dibendung. Luberan itu meluas hingga mengenai dua desa di sekitarnya.
Jika sebelumnya hanya mengalir ke Desa Kedungbendo, Selasa kemarin aliran lumpur sudah menjangkau Desa Gempolsari. Kondisi ini akan semakin parah saat hujan turun karena air hujan akan bercampur dengan lumpur lalu meluber melampaui tanggul. Sungai Ketapang, yang kini sudah dangkal karena tertutup lumpur, dikhawatirkan airnya meluap saat musim hujan tiba.
”Tadi pagi, tiba-tiba saja luberan lumpur datang dari arah belakang rumah sehingga membuat kami panik,” ujar Supomo, warga Gempolsari yang rumahnya mulai tergenang lumpur.
Selain rumah Supomo, juga ada empat rumah lain di Gempolsari yang tergenang lumpur. Melihat aliran lumpur yang deras, genangan diperkirakan akan mencapai 20 rumah berpenghuni 100 jiwa. Di Kedungbendo, selain menggenangi jalan dan enam rumah warga, lumpur juga merendam kantor kepala desa.
Tinggi genangan 20 sentimeter di jalan dan sekitar 50 cm di dalam rumah warga. Sejumlah warga memilih meninggalkan rumah mereka, tetapi ada juga yang memilih bertahan.
”Kami tidak mau diungsikan, dan (memilih) berjaga di rumah. Kami khawatir pemerintah akan mengungsikan kami selamanya dan menenggelamkan tempat tinggal tanpa membayar ganti rugi. Nasib kami bisa semakin tidak jelas,” kata Sulastri, warga lain.
Tak ada perbaikan
Dwinanto Hesti Prasetyo, dari Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), mengatakan, luberan lumpur itu meluas karena tidak ada upaya perbaikan tanggul yang jebol. Selain alat berat tidak bisa mencapai titik yang jebol, warga korban lumpur tidak mengizinkan BPLS bekerja sebelum pembayaran ganti rugi dilunasi.
Dia mengatakan, BPLS masih mengkaji upaya terbaik untuk menanggulangi tanggul yang jebol. Upaya lain sudah ditempuh, yakni mengurangi aliran lumpur ke arah utara serta mengarahkan aliran lumpur ke selatan di Desa Pejarakan, Kecamatan Porong.
Selain tanggul di titik 73B yang jebol, juga ada empat titik tanggul lain yang kritis. Sebelumnya, tanggul yang jebol hanya ditangani sementara sehingga rawan kembali ambrol.
Tujuh desa terancam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo mendata ada tujuh desa di Kecamatan Tanggulangin dan Porong yang akan terkena dampak jika tanggul-tanggul yang kritis itu jebol.
Saat ini sudah mulai disusun rencana tanggap darurat, seperti membuat jalur evakuasi dan titik pengungsian. Selain itu, kata Wakil Bupati Sidoarjo Hadi Sutjipto, untuk mengurangi sedimentasi lumpur di Sungai Ketapang dan mencegah banjir, dinas pekerjaan umum pengairan telah diperintahkan mengeruk sungai itu.
”Kami terus berupaya membuka ruang dialog dengan warga korban lumpur. Soal ganti rugi sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat,” kata Hadi.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kondisi terakhir kasus luapan lumpur Lapindo. Pemerintah masih mengkaji persoalan itu dan akan mengambil keputusan dalam 1-2 hari mendatang.
”Sebenarnya, prinsipnya yang berbuat harus bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab di kawasan itu siapa? Namun, memang kemudian ada kepentingan publik yang besar di sana sehingga bagaimana tanggung jawab itu balance dengan masalah kepentingan publik di sana,” kata Sofyan di Kantor Presiden.
Menurut dia, pemerintah masih membahas teknis penyelesaian persoalan lumpur Lapindo, termasuk soal ganti rugi bagi warga dan pembuatan tanggul penahan lumpur. (nik/why/son)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
