kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.778   17,00   0,11%
  • IDX 7.464   -15,87   -0,21%
  • KOMPAS100 1.153   -1,04   -0,09%
  • LQ45 914   0,87   0,10%
  • ISSI 225   -1,16   -0,51%
  • IDX30 472   1,38   0,29%
  • IDXHIDIV20 570   2,55   0,45%
  • IDX80 132   0,07   0,05%
  • IDXV30 140   1,22   0,88%
  • IDXQ30 158   0,44   0,28%

LPS jamin dana haji yang gunakan akad wakalah


Rabu, 06 Maret 2019 / 14:04 WIB
LPS jamin dana haji yang gunakan akad wakalah


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menegaskan LPS menjamin dana haji yang diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan akad wakalah.

"Kami tidak jamin perusahaannya. First Travel, kami tidak bisa jamin kecuali setorkan dananya ke BPKH, maka dalam konteks itu dijamin," ujar Halim Alamsyah di Hotel Bidakara, Rabu (6/3).

Dia juga menjelaskan dana yang dimiliki perusahaan di perbankan memang tidak dijamin kecuali minimum dana Rp 2 miliar. Apalagi bunganya memang ditentukan LPS. Sedangkan dana haji dan umrah tidak dikenakan suku bunga. Sehingga semua dana yang ada di perbankan tentunya diawasi oleh LPS.

"Jadi setoran dana haji yang diberikan ke BPKH, maka dijamin LPS selama dananya tidak lebih dari Rp 2 miliar," ujar Halim.

Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin olah LPS.

Halim menjelaskan dana yang di setor ke BPKH bisa diinvestasikan dimana aja asal jelas dan bisa dikembalikan lagi, maka dijamin LPS.

"Karena harus ada akad wakalah dan jelas manfaat itu kembali," ujar dia.

Lebih lanjut, dalam konteks penjaminan dana haji oleh LPS ada tiga ketentuan. Antara lain harus ada pernyataan tertulis bahwa dana kembali lagi ke penyetor, serta keterangan hubungan nasabah dan pemilik manfaat, terakhir pernyataan nasabah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×