Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melibatkan usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Roni mengatakan, untuk meningkatkan peran serta UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihaknya telah melakukan beberapa langkah.
Baca Juga: Yakini hanya perusahaan besar dan orang kaya penggerak ekonomi, ini pengakuan Luhut
Pertama, mengeluarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 18 tahun 2020 tentang pengadaan langsung secara elektronik untuk UMK sebagai penegasan kembali kewajiban pengadaan secara elektronik serta petunjuk peningkatan peran serta usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang dan jasa bagi menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah.
Kedua, mengeluarkan surat edaran deputi monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi nomor 2 tahun 2020 tentang syarat dokumen pembuatan akun sistem pengadaan secara elektronik bagi pelaku usaha pada fungsi layanan elektronik untuk menyederhanakan syarat dan mekanisme pendaftaran akun sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) bagi pelaku usaha serta dapat dilakukan secara daring atau online.
“Kami ingin menepis anggapan bahwa LKPP mempersulit UMK untuk masuk bertransaksi dalam pengadaan secara elektronik,” ujar Roni, Jumat (26/6).
Baca Juga: Pemerintah berupaya menjaga stabilitas UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19
Roni mengatakan, pihaknya juga sudah menyusun buku dan video panduan ringkas bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berpartispasi dalam pengadaan barang dan jasa elektronik. Kemudian, dalam laman LKPP juga menyantumkan barang jasa produksi UMK yang ada dalam e-katalog.
Roni menyebutkan, pihaknya sedang menyiapkan aplikasi Bela (belanja langsung pengadaan).
