kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   -23.000   -1,21%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Lima proyek bendungan siap ditender tahun Ini


Kamis, 30 Oktober 2014 / 14:01 WIB
Lima proyek bendungan siap ditender tahun Ini
ILUSTRASI. Uji coba LRT Jabodebek mulai dilakukan sejak Senin (15/5/2023). KONTAN/Baihaki


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat langsung merealisasikan sejumlah program kedaulatan pangan. Salah satunya adalah pembangunan bendungan untuk sumber air pertanian.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pihaknya sudah mengidentifikasi 47 proyek pembangunan bendungan di Indonesia. Proyek-proyek itu juga sudah disurvey oleh Kemen PU dan Perumahan Rakyat.

Dari 47 proyek tersebut, 16 diantaranya sedang dalam pembangunan dan sisanya akan segera dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK. "Ada lima proyek bendungan yang akan dilakukan tendernya tahun ini," ujar Basuki, Kamis (30/10) di Istana Negara Jakarta.

Kelima proyek tersebut masing-masing antara lain Bendungan Krutol di Aceh, Bendungan Pengaraya di Banten, Bendungan Loyo di Kudus, Bendungan Ratnamu di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan satu lagi bendungan di Kalimantan Timur. Anggaran untuk ke lima bendungan tersebut juga sudah disiapkan oleh kementerian keuangan. Untuk sisanya akan dibangun di 2015. 

Basuki juga menjelaskan keberadaan bendungan itu akan dilengkapi dengan rehabilitasi sejumlah irigasi. Menurutnya ada 7,2 hektare lahan irigasi yang perlu direhabilitasi dengan rincian 50% diantaranya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, 30% di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan sisanya menjaditangung jawab pemerintah pusat.

Untuk lahan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan untuk yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing akan memakai dana alokasi khusus (DAK), yang juga ada di APBN.

Pembenahan itu diharapkan akan mengembalikan kejayaan pertanian Indoneisa. Basuki bilang, jika 3 juta hektare lahan irigasi saja yang direhabilitasi dampaknya akan sangat besar bagi kedaulatan pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×