Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
Dengan perubahan ini, lanjut Khudori, maka impor menjadi lebih mudah dilakukan, mengingat persyaratan yang ada sebelumnya ditiadakan. Padahal, selama ini impor pangan selalu menjadi persoalan mengingat tata kelolanya yang tidak prudent. Impor kerap tidak berdasarkan atas kebutuhan dan tidak menimbang nasib petani domestik.
Dia menambahkan, efek perubahan aturan ini akan bergantung implementasi di lapangan. Pasahalnya, selama ini pun meski impor pangan sudah diatur dengan ketat, masih banyak aturan yang tidak dipatuhi.
Baca Juga: Bahas RUU Cipta Kerja, Kemenaker dengarkan masukan dari akademisi dan praktisi
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara berpendapat adanya perubahan dalam RUU Cipta Kerja ini cukup liberal dan bertentangan dengan UU pangan dan UU Perlingunan Petani.
Menurutnya, bila RUU Cipta Kerja ini disahkan, harga produk pertanian di petani bisa jatuh karena keran impor yang dibuka selebar-lebarnya, sehingga daya beli petani merosot. Sementara, keran impor yang dibuka pun belum tentu membuat harga di tingkat konsumen lebih rendah.
"Kami khawatir yang terjadi adanya perburuan rente impor, di saat data pangan terkait produksi dan kebutuhan dalam negeri masih belum sepenuhnya kredibel," ujar Bhima.
Tak hanya soal impor pangan, RUU Cipta Kerja ini juga mengubah isi dan menghapus pasal lain. Bila ditotal, terdapat 19 pasal yang diubah dan 1 pasal yang dihapus.
Baca Juga: Tenang! Di omnibus law, cuti hamil hingga cuti haid untuk pekerja tidak dihapus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
