Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua lembaga pemeringkat surat utang internasional yakni Fitch Ratings dan Moody's memberi peringatan kepada Pemerintah Indonesia. Kedua lembaga ini diketahui sedang menyoroti ekonomi Indonesia terutama penerimaan negara yang masih rendah dan penghematan belanja negara. Hal ini bisa berpengaruh pada kenaikan peringkat utang Indonesia.
Peringatan itu disampaikan tim Fitch saat mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Usai kunjungan itu, Darmin mengatakan Fitch banyak menanyakan soal penerimaan, selain soal iklim investasi dan reformasi struktural. Sementara Moody's juga menilai penerimaan negara dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif rendah dibanding negara-negara besar di Asia Tenggara dan dibanding India.
Selain itu menurut Moody's, pemangkasan belanja negara akibat rendahnya penerimaan dan batasan defisit anggaran menjadi sentimen negatif. Atas peringatan itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah berkomitmen dan tengah menjalankan reformasi penerimaan pajak sejak beberapa waktu lalu. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak secara bertahap.
"Tim reformasi pajak memiliki agenda perbaikan empat pilar, yaitu sumber daya manusia (SDM), proses bisnis, teknologi informasi, dan regulasi. Reformasi pajak terus dijalankan pemerintah, diawali dengan tax amnesty," kata Suahasil kepada KONTAN, Jumat (24/11).
Menurut Suahasil, pemangkasan anggaran negara tidak memberikan sentimen negatif, sebab sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
"Saat ini investasi dan ekspor sudah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada saatnya, proses multiplier akan mendorong konsumsi juga dan akan menjadi sumber pertumbuhan tahun depan," tambahnya.
Layak naik
Walau begitu, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, Indonesia layak mendapat kenaikan peringkat surat utang dari Fitch Rating dan Moody's tahun ini. Hal tersebut sejalan dengan outlook positive yang telah diberikan dari keduanya.
Lana mengakui, realisasi penerimaan negara saat ini memang masih rendah. Namun rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia juga harus dibandingkan secara proporsional.
Berdasarkan catatan Bloomberg, rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia 14,3%. Angka itu di bawah Thailand yang 22,4%, India 21,3%, dan Filipina 19,1%. Lana bilang, PDB Indonesia lebih besar dibanding negara-negara itu, kecuali India.
"Tetapi ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Tidak hanya pihak luar, semua ekonom di dalam negeri juga melihatnya dari sisi fiskal, yaitu risiko di penerimaan," kata Lana.
Untuk itu dia menyarankan agar pemerintah merevisi batas maksimal defisit anggaran saat ini sebesar 3% dari PDB agar bisa lebih ekspansif dalam berbelanja.
Sementara itu, Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi mengatakan, dalam penyusunan APBN tiga tahun terakhir, khususnya penerimaan memang ambisius. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu diperbaiki.
"Saya pikir apa yang sudah dan dikerjakan pemerintah sudah benar arahnya, hanya saja target-target di sisi belanja dan penerimaannya jangan terlalu ambisius," kata Eric.
Dari sisi defisit anggaran, aturan batas maksimal utang sebesar 3% dari PDB selama ini sudah cukup baik. Menurutnya, defisit anggaran sebaiknya lebih konservatif, mengingat defisit tersebut dibiayai oleh utang. "Peluang untuk memperoleh rating upgrade tahun depan masih ada jika kondisi ekonomi dan manajemen APBN lebih baik," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
