Reporter: Handoyo, Muhammad Yazid | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Proses pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol yang selama ini terhambat tampaknya akan dapat diselesaikan. Pemerintah akan menugaskan badan layanan umum (BLU) untuk membantu mempercepat penyelesaian pengadaan lahan proyek tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol nantinya akan dilakukan secara terpusat. "Kegiatan ini dilakukan oleh BLU yang ada di Kemenkeu, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara," katanya, Kamis (7/4).
Asal tahu saja, semula proyek pembangunan jalan tol terancam terhambat lantaran belum adanya alokasi anggaran untuk pengadaan lahan pada APBN 2016. Maklum, pengadaan lahan jalan tol harus dilaksanakan pemerintah karena merupakan aset milik negara.
Sayangnya, proses untuk menunggu pengesahan rancangan APBN perubahan 2016 masih membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sehingga diperlukan mekanisme lain untuk mempercepat proses pengadaan lahan.
Menurut Bambang, dengan penugasan ke Lembaga Manajemen Aset Negara diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses pengadaan lahan. Di mana, BLU ini dapat mengganti secara langsung dana pengadaan lahan yang sebelumnya ditalangi oleh badan usaha jalan tol (BUJT).
Untuk tahun ini, rencananya BLU akan mengeluarkan biaya untuk pengadaan lahan jalan tol senilai Rp 16 triliun. "Penggunaannya terutama untuk percepatan penyelesaian jalan tol Trans Jawa," kata Bambang.
Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan BLU yang dibentuk pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015. Nah, rencananya untuk penugasan BLU ini sebagai land banking akan kembali diterbitkan PMK baru.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan jalan tol sepanjang 1.060 kilometer (km) totalnya mencapai Rp 61 triliun. Pada tahun 2015 lalu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 17 triliun.
Sementara, kebutuhan pengadaan lahan pada tahun 2016 direncanakan mencapai Rp 16 triliun, dan sisanya masing-masing Rp 14 triliun pada 2017 dan 2018. "Prinsipnya akan ada BLU di Kemkeu untuk land banking, tidak hanya untuk jalan tol tapi kereta api pelabuhan juga," kata Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
