/2026/08/14/955075169.jpg "Lebih 2.000 Siswa Keracunan dari Program MBG, Komnas HAM Desak Penyelidikan")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi tekanan setelah lebih dari 2.000 siswa dan guru dilaporkan mengalami keracunan makanan sepanjang pekan ini.
Kasus tersebut mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menyelidiki dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
Kasus terbaru tersebar di sedikitnya tiga pulau besar di Indonesia. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 170 siswa dan guru jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG pada Kamis (3/9/2026).
Sementara itu, lebih dari 1.700 kasus sebelumnya dilaporkan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Barat.
Baca Juga: Dampak ke Ekonomi Dinilai Minim, Indef Soroti Efektivitas Program MBG Hingga Risiko
Sebanyak 256 siswa di salah satu wilayah Jawa Timur juga dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Komnas HAM menilai persoalan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena menyangkut hak masyarakat sekaligus kredibilitas program pemerintah.
“Hak atas pangan, terutama pangan yang aman dikonsumsi, adalah hak asasi manusia,” kata Komnas HAM dalam pernyataannya.
Komnas HAM meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur yang diduga terkait dengan kasus keracunan.
Lembaga tersebut juga meminta kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Dari sisi bisnis, rangkaian kasus ini menyoroti pentingnya standar keamanan pangan dalam rantai pasok MBG.
Pengelolaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan operasional dapur penyedia makanan.
Baca Juga: Program MBG Makan Korban Lagi, 1.700 Orang Keracunan dalam Tiga Hari
Sebelumnya, anggota DPR Charles Honoris menyebut sekitar 50.000 orang telah terdampak kasus keracunan makanan hingga 1 September 2026, berdasarkan data dinas kesehatan.
Sejumlah kasus sebelumnya dikaitkan dengan penyimpanan makanan yang tidak tepat serta keterlambatan pengiriman makanan matang.
BGN yang mengawasi pelaksanaan program dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Jumat (4/9/2026), tetapi agenda tersebut ditunda tanpa penjelasan lebih lanjut. Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan kasus keracunan akan ditangani secara serius.
Masalah keamanan pangan juga berpotensi memengaruhi penerimaan publik terhadap MBG.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juli menunjukkan hanya sekitar sepertiga responden yang menyatakan puas terhadap program tersebut. Kasus keracunan menjadi salah satu alasan ketidakpuasan.
Baca Juga: Kepala BGN Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Bahas Soal Efisiensi Program MBG
Dengan semakin banyaknya kasus, penguatan pengawasan terhadap dapur penyedia MBG menjadi krusial, bukan hanya untuk melindungi penerima manfaat, tetapi juga menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik terhadap ekosistem bisnis yang terlibat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
