Kemenhaj Cari Tarif Penerbangan Lebih Murah untuk Haji 2027

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mencari ruang untuk menekan biaya penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Salah satu opsi yang mulai dikaji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) adalah melibatkan maskapai alternatif yang menawarkan tarif lebih kompetitif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang hingga kini masih dibahas bersama DPR RI.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, mengatakan biaya penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar dalam BPIH. Porsinya bahkan mencapai sekitar 40% dari total biaya penyelenggaraan haji.

Dengan porsi tersebut, penurunan biaya penerbangan dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap besaran BPIH yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” ujar Ian dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).

Saat ini, Kemenhaj masih melakukan negosiasi dengan sejumlah maskapai untuk mendapatkan tarif penerbangan yang lebih efisien. Proses negosiasi dilakukan melalui pertemuan secara langsung maupun daring dan diharapkan segera memasuki tahap finalisasi.

“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” katanya.

Selain melakukan negosiasi dengan maskapai yang telah dibahas, Kemenhaj juga membuka peluang menggunakan maskapai lain apabila mampu memberikan penawaran harga yang lebih kompetitif.

Meski demikian, Ian menegaskan opsi tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah perlu melakukan penghitungan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait maskapai yang akan digunakan untuk penerbangan jemaah haji 2027.

“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” lanjut Ian.

Menurut Ian, upaya mencari tarif penerbangan yang lebih rendah tetap harus mempertimbangkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Aspek kenyamanan dan keamanan penerbangan juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.

“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.

Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mendapatkan skema penerbangan yang lebih efisien. Simulasi tersebut antara lain mencakup penghitungan kembali alokasi penerbangan dari sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.

Dalam menghitung biaya penerbangan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan tarif yang ditawarkan maskapai. Harga avtur dan nilai tukar juga menjadi variabel yang diperhitungkan karena dapat memengaruhi total biaya penerbangan dan BPIH.

Di sisi lain, pembahasan komponen pelayanan haji di dalam negeri dan luar negeri telah memasuki tahap akhir. Kondisi tersebut membuat biaya penerbangan menjadi salah satu komponen penting yang masih menentukan angka final BPIH 2027.

Kemenhaj masih berupaya menekan BPIH dari usulan awal yang telah disampaikan dalam pembahasan bersama Panja Komisi VIII DPR RI. Namun, angka final BPIH belum ditetapkan karena pembahasan mengenai biaya penerbangan masih berlangsung.

Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH 2027 bersama Panja Komisi VIII DPR RI dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026. Setelah tercapai kesepakatan, proses akan dilanjutkan menuju penetapan BPIH.

“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” tutup Ian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News