/2026/06/18/1185709166.jpg "Gapembi Desak Kepastian Regulasi demi Lindungi Investasi Mitra Program MBG")
Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyampaikan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aspirasi ini disampaikan menyusul berkembangnya wacana moratorium operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menegaskan organisasi yang menaungi para mitra penyelenggara MBG itu menolak upaya penghentian atau penundaan operasional dapur MBG karena berpotensi mengganggu program prioritas nasional sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: BGN Setop Distribusi MBG Saat Libur Sekolah, Klaim Hemat Rp 3 Triliun
“Program MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi strategis bangsa menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, keberlanjutan program ini harus dijaga bersama,” kata Alven pada penyampaian aspirasi yang dihadiri jajaran pengurus DPP dan perwakilan DPW Gapembi dari berbagai provinsi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Alven, penghentian atau moratorium dapur MBG akan berdampak luas, tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, serta tenaga kerja yang kini jadi bagian dari ekosistem program MBG.
“Moratorium akan menimbulkan efek berantai. Secara sosial dapat memutus mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada rantai pasok dapur MBG. Secara ekonomi dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha dan investor yang menanamkan modal mendukung program ini. Sementara secara politik berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program yang menjadi prioritas Presiden,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gapembi menyampaikan Asta Aspirasi Mitra BGN, yang berisi delapan usulan strategis untuk memperkuat keberlanjutan program MBG.
Pertama, menegaskan komitmen penuh mendukung keberlanjutan Program MBG di seluruh Indonesia. Kedua, memastikan kesiapan seluruh anggota Gapembi menjadi pengelola dapur MBG yang memenuhi standar mutu, higienitas, dan ketepatan distribusi sesuai pedoman BGN. Ketiga, mendukung efisiensi anggaran negara serta upaya pencegahan kebocoran anggaran tanpa merugikan investasi mitra.
Keempat, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana moratorium dapur MBG karena dinilai memiliki dampak sistemik pada pemenuhan gizi masyarakat, keberlangsungan usaha pemasok bahan baku, serta iklim investasi.
Kelima, meminta adanya jaminan hukum dan regulasi yang kuat untuk melindungi investasi para mitra dan yayasan yang berinvestasi dalam pembangunan dapur SPPG mandiri. Gapembi memperkirakan nilai investasi yang ditanamkan para mitra mencapai Rp60 triliun hingga Rp90 triliun.
Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan BGN melalui penempatan personel yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Ketujuh, Gapembi menyatakan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1/2025 serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara mitra dan BGN.
Kedelapan, mendorong terbentuknya kolaborasi lebih erat antara BGN, pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui pembentukan tim asistensi bersama guna merumuskan standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG yang adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Alven mengatakan para mitra MBG pada prinsipnya siap mendukung target percepatan pembangunan dapur SPPG yang dicanangkan pemerintah. Karena itu, Gapembi berharap setiap evaluasi program dilakukan objektif dan konstruktif tanpa mengganggu operasional dapur yang berjalan dan investasi yang dikeluarkan para mitra.
“Kami percaya Presiden Prabowo akan mendengarkan aspirasi para mitra di lapangan. Program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan berdaya saing. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi, bukan penghentian program,” ujar Alven.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
