Dampak ke Ekonomi Dinilai Minim, Indef Soroti Efektivitas Program MBG Hingga Risiko

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk tak mengotak-atik anggaran jumbo program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun di tengah upaya efisiensi APBN memicu sorotan. Alih-alih memangkas belanja program tersebut, pemerintah justru membuka opsi pemangkasan 10% anggaran K/L hingga menerapkan kebijakan satu hari work from home (WFH) demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai antisipasi gejolak harga minyak global.

Sementara itu efektivitas program MBG dalam mendorong perekonomian belum terlihat signifikan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyebut dampak program ini terhadap ekonomi domestik sejauh ini sangat minim, baik dari sisi konsumsi maupun penerimaan negara.

Rizal menjelaskan, secara makro MBG memang berpotensi menciptakan stimulus permintaan jangka pendek, terutama melalui penyerapan tenaga kerja di sektor logistik, katering, dan distribusi pangan. Namun klaim pemerintah terkait penciptaan 1 juta lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perlu dilihat secara hati-hati.

Baca Juga: Perppu Tindak Pidana Ekonomi Disiapkan, Koalisi Sipil Beri Ultimatum

"Kualitas lapangan kerja yang tercipta cenderung bersifat informal dengan nilai tambah terbatas dan tidak selalu berkelanjutan. Dalam kerangka ekonomi, ini lebih mendekati penyerapan tenaga kerja jangka pendek, bukan penciptaan produktivitas baru," ungkap Rizal kepada Kontan, Selasa (24/3/2026).

Dengan demikian, artinya dampak MBG terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, dengan multiplier effect diperkirakan hanya sekitar 0,1% terhadap PDB nasional. Rizal menyebut angka ini jauh di bawah belanja produktif seperti infrastruktur dan industrialisasi.

Dari sisi fiskal, Rizal juga menilai kontribusi MBG terhadap penerimaan negara, khususnya pajak penghasilan (PPh), masih sangat minim. Hal ini disebabkan mayoritas pelaku dalam ekosistem program tersebut berasal dari sektor UMKM dan informal yang memiliki basis pajak sempit.

Belum lagi adanya potensi kebocoran seperti terjadi mark-up anggaran hingga tata kelola yang lemah, maka akan semakin mereduksi dampak multiplier fiskal dari program tersebut.

"Jadi, secara fiskal, MBG lebih berfungsi sebagai program belanja (spending), bukan penghasil penerimaan (revenue generating program) Dalam konteks defisit yang sudah mendekati 3% PDB, kondisi ini menimbulkan tekanan pada kualitas belanja negara," terang Rizal.

Dari sisi konsumsi, Rizal menyebut peningkatan yang terjadi lebih bersifat substitution effect. Artinya, konsumsi yang sebelumnya dibiayai rumah tangga digantikan oleh negara, sehingga tidak sepenuhnya menciptakan permintaan baru dalam perekonomian.

“Dampak bersih ke pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas karena tidak sepenuhnya menciptakan permintaan baru, melainkan menggeser struktur pengeluaran.

Meski demikian, ia mengakui MBG tetap memiliki potensi manfaat, terutama dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada tata kelola program.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Menhaj Pastikan Jadwal Keberangkatan Haji Belum Berubah

Jika pelaksanaan tepat sasaran dan minim kebocoran, MBG dapat berdampak positif terhadap gizi dan produktivitas. Sebaliknya, jika tidak, program ini berisiko menjadi pemborosan fiskal, membuka celah korupsi, serta menggeser alokasi anggaran dari sektor yang lebih produktif.

“Dalam kondisi fiskal terbatas, trade-off ini menjadi krusial. Setiap Rp 1 yang dialokasikan ke MBG berarti Rp 1 yang tidak digunakan untuk investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan jangka panjang,” tegas Rizal.

Dengan demikian, MBG dinilai punya dampak ekonomi, tetapi lebih kuat di sisi sosial dan jangka pendek. Namun dari perspektif ekonomi makro dan fiskal, manfaat program MBG tidak kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News